KENDARINEWS.COM — Roda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton masih dikendalikan Sekretaris Dinas. Ada tujuh instansi yang nahkodanya berstatus pelaksana tugas (Plt), sementara empat lainnya tengah menanti hasil asesmen. Sementara tiga OPD gagal direstui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat diajukan Pemkab tahun lalu untuk dilelang sekaligus.
Adalah Dinas Pariwisata, Inspektorat dan Dinas Ketenagakerjaan yang tak termaktub dalam surat KASN. Sehingga, kedudukan pelaksana tugas pada tiga dinas itu masih berlaku. Bahkan pemerintah juga belum menjadwalkan kapan OPD tersebut diikutkan dalam seleksi. Ditanya soal itu, Bupati Buton, La Bakry membenarkan jika memang belum ada rencana lelang jabatan. Sebenarnya kata dia, tahun ini Pemkab sudah mengalokasikan dana ratusan juta rupiah untuk asesmen sejumlah OPD. Sayangnya ada refocusing anggaran, sesaat setelah APBD ditetapkan.
“Tahun ini ada (asesmen) sebenarnya, tapi baru-baru kita refocusing lagi makanya harus memilih. Yang bisa ditunda, ya kita pending dulu,” katanya, Minggu (14/3). Menurut dia, meski dijabat Plt., kedudukan kepala dinas tetap dibenarkan. Sejauh ini kata dia, semua urusan pemerintahan tidak menemui kendala berarti. “Plt itu tidak dilarang dan semua berjalan baik-baik saja. Kalau dalam perjalanan hasil evaluasinya memang perlu, (ada pergantian) pasti kita lakukan,” tambah Buton-1 tersebut. Untuk diketahui, para pelaksana tugas sudah diberikan amanah kurang lebih satu tahun di instansinya masing-masing. (b/lyn)
Tiga OPD gagal direstui KASN untuk proses Asesmen :
- Dinas Pariwisata
- Inspektorat
- Dinas Ketenagakerjaan
- Pemkab belum menjadwalkan kapan OPD tersebut diikutkan lelang.
- Anggaran ratusan juta rupiah sudah dialokasikan untuk asesmen sejumlah OPD.
- Sayangnya ada refocusing anggaran setelah APBD ditetapkan.
