KENDARINEWS.COM — Praktek politik uang alias money politic merusak kualitas Pilkada. Bawaslu meminta masyarakat untuk melawan praktek kotor yang akan menghasilkan kepala daerah pragmatis. Publik diminta melaporkan ke pengawas pemilu bila melihat atau mengetahui adanya money politic.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengimbau agar pemilih tidak terpengaruh dengan rayuan uang yang ditawarkan oleh paslon ataupun tim pendukungnya. Pemimpin yang terpilih karena money politic berpotensi menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Kita harus menyadari imbas dari politik uang. Sehingga jadi pemilih cerdas dan memiliki tujuan jelas yang semata bermuara pada kepentingan pembanguan daerah ke depan. Memilih karena dorongan uang, sifatnya semu,” kata Hamiruddin Udu.
Menurutnya, kepala daerah yang terpilih karena praktek politik uang, kemungkinan besar di awal kepemimpinannya akan berpikir mengembalikan biaya yang dikeluarkan saat kampanye. Juga berpotensi melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bekerja hanya untuk kelompoknya. Akibatnya pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat menjadi terabaikan.
Money politik, kata dia, berdampak kronis bagi masa depan daerah dan masyarakat. Semua stakeholder, baik pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk menolak praktek politik uang. (ags/b)