KENDARINEWS.COM — Abu Hasan masih membutuhkan lima tahun lagi untuk memajukan Buton Utara (Butur). Ia berharap diberi amanah oleh rakyat pada periode kedua untuk melanjutkan pembangunan yang telah ia lakukan selama lima tahun.
Pilkada 2020, ia bersama Calon Wakil Bupati Butur Suhuzu berjanji meningkatkan perekonomian daerah melalui lima program utama, jika terpilih memimpin periode kedua. Hal itu disampaikan Calon Bupati Butur petahana Abu Hasan saat kampanye terbatas di tiga titik; Desa Tomoahe, Jampaka, dan Elahaji, Kecamatan Kulisusu, kemarin.
Lima program tersebut, di antaranya penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Terutama pembangunan sektor perikanan, pertanian, perkebunan, ataupun sektor usaha mikro, baik yang ada di Bumdes termasuk lembaga berbasis koperasi.
Selain itu, kata dia, pembangunan pada aspek infrastruktur umum juga bakal menjadi sorotan prioritas. Baik pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, dan lain sejenisnya. “Pada periode pertama memimpin Butur, telah banyak jalan yang telah diaspal. Meski harus diakui, tidak sedikit jalan kabupaten yang belum tersentuh aspal. Kedepan bakal kita tuntaskan. Karena sangat penting untuk memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat,”terang politisi PDIP itu.
Mantan Karo Humas Pemprov Sultra ini menjelaskan, sistem tatanan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan program unggulan ketiga yang bakal menguatkan sinergi dengan program lainnya. Tata kelola pemerintahan yang ideal, akan menjadi fondasi kokoh menuju daerah yang maju, berdaulat adil dan makmur. “Alhamndulillah periode pertama memimpin, iklim birokrasi Butur sangat sehat dari pengaruh KKN,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Suhuzu menyampaikan akan menyediakan beasiswa bagi pelajar kategori kurang mampu dan berprestasi. Ini melingkupi jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Nantinya akan dianggarkan Rp 1 miliar pertahun untuk menyokong program tersebut. Sehingga tidak ada lagi kesulitan bagi generasi Butur yang ingin melanjutkan pendidikan ke skala yang lebih tinggi.
Bidang kesehatan, setiap tahun pemerintah menyediakan Rp 7-8 miliar melalui program BPJS. Sehingga masyarakat bisa berobat secara gratis. Selain itu, kata dia, menciptakan stabilitas kesetaraan gender dan jaringan telekomunikasi. Misalnya untuk penyusunan kabinet, yang akan menduduki Kepala Dinas (Kadis), camat, hingga lurah akan mengedepankan keseimbangan gender dan tentunya wajib kompeten, berkualitas.
“Termasuk peningkatan akses jaringan telekomunikasi akan diupayakan semua pelosok kelurahan dan desa bisa tersentuh. Yang nantinya dapat memberi rangsangan bagi pengetahuan maupun perkembangan daerah ke arah modern,”tandas mantan Ketua KPU Butur itu. (m6/b)
