KENDARI – Keresahan melanda masyarakat Sulawesi Tenggara usai kabar tak bertanggung jawab soal razia pajak kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menyebar luas di media sosial. Banyak pemilik kendaraan panik khawatir tak bisa mengisi BBM bersubsidi jika menunggak pajak.
Menjawab kegelisahan itu, Plt. Kepala Bapenda Sultra La Ode Mahbub menegaskan tegas: kabar itu tidak benar dan merupakan hoaks.
“Kebijakan yang ramai dibicarakan itu diterapkan di Nusa Tenggara Timur, bukan di Sultra. Sampai saat ini kami belum pernah dan belum akan melakukan penertiban pajak di SPBU,” jelasnya. Penertiban yang berlaku tetap berupa razia rutin di jalan raya seperti biasa.
Mahbub menjelaskan aturan baru tak bisa diterapkan mendadak. Harus ada payung hukum jelas dan sosialisasi matang agar tidak menimbulkan kepanikan. Meski diakui skema pembatasan BBM bagi pelanggar pajak bisa dikaji di masa depan untuk menaikkan kepatuhan dan pendapatan daerah, rencana itu belum disahkan dan baru sebatas wacana.
“Sekarang jangan khawatir dulu. Informasi soal dilarang isi Pertalite karena pajak mati di Sultra itu belum berlaku. Kami imbau warga cerdas menyaring berita, jangan mudah terpancing berita bohong,” pungkasnya.
