KENDARINEWS. COM-Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) periode 2026–2030 kini menjadi perhatian publik. Berdasarkan data LHKPN yang dirangkum, nilai harta kekayaan para bakal calon menunjukkan angka yang beragam.
Assoc. Prof. Dr. Baru Sadarun, S.Pi., M.Si., tercatat sebagai bakal calon dengan total harta kekayaan tertinggi, yakni sebesar Rp14.065.000.000. Menanggapi hal tersebut, Baru Sadarun menyampaikan bahwa nilai tersebut sesuai dengan laporan yang telah disampaikannya dalam LHKPN.
“Kalau berdasarkan yang saya laporkan, memang nilai yang tercatat di LHKPN sebesar itu. Namun, saya tidak mengetahui bagaimana dengan data harta kekayaan calon-calon yang lain,” ujarnya saat dikonfirmasi Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan total keseluruhan aset yang dimilikinya, termasuk aset yang berada di Bogor. Sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah, bangunan, serta berbagai aset lainnya yang diperoleh selama menjalani karier, termasuk saat pernah bekerja di Jakarta dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Data tersebut merupakan laporan harta kekayaan terakhir yang telah dilaporkan pada tahun 2025. Sementara untuk laporan tahun berjalan, data terbaru belum tersedia,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dirangkum, urutan harta kekayaan bakal calon Rektor UHO periode 2026–2030 adalah sebagai berikut: Assoc. Prof. Dr. Baru Sadarun, S.Pi., M.Si. – Rp14.065.000.000. Prof. Dr. Ruslin, M.Si. – Rp5.843.752.002. Prof. Dr. Edy Karno, M.Pd. – Rp4.242.148.550. Prof. Dr. Ir. H. Takdir Saili, M.Si. – Rp3.875.451.912. Prof. Dr. La Ode Santiaji Bande, M.Si. – Rp3.835.471.064. Prof. Dr. Yusuf Sabilu, M.Si. – Rp3.167.873.335. Dr. Herman, S.H., LL.M. – Rp2.566.000.000. Prof. Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si. – Rp1.119.957.968. Dr. Muliddin, S.Si., M.Si. – Rp781.515.090. Sementara Prof. Ma’ruf Kasim, S.Pi., M.Si., Ph.D. – Data LHKPN belum ditemukan pada laman resminya.
Sementara itu, Dr. Muliddin, S.Si., M.Si., memberikan klarifikasi terkait angka harta kekayaan sebesar Rp781.515.090 yang beredar. Menurutnya, apabila data tersebut bersumber dari LHKPN, maka kemungkinan besar merupakan data lama yang terakhir dilaporkannya.
Ia menyebut bahwa, dirinya terakhir mengisi LHKPN pada awal tahun 2023 untuk laporan harta kekayaan tahun 2022. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai pimpinan (Dekan FITK) yang termasuk dalam daftar wajib lapor LHKPN di UHO. Setelah tidak lagi menjabat dan menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian, namanya tidak lagi masuk dalam daftar pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN karena kewajiban tersebut hanya berlaku bagi pimpinan.
“Terkait data harta kekayaan yang beredar, saya sendiri belum mengetahui secara pasti dari mana sumber data tersebut. Namun, apabila data itu diambil dari laporan LHKPN di KPK, maka kemungkinan besar itu merupakan data lama yang terakhir saya laporkan yakni laporan tahun 2022,” ungkapnya.
Ia menerangkan bahwa, setelah tidak lagi menjabat pada posisi Dekan dan berpindah menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian. Secara otomatis tidak lagi masuk dalam daftar pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN, karena kewajiban tersebut hanya berlaku bagi pimpinan lembaga.
“Setelah tidak lagi menjadi wajib lapor LHKPN, kewajiban administrasi yang saya lakukan adalah menyampaikan laporan pajak tahunan pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam laporan pajak tersebut tidak terdapat rincian perhitungan harta kekayaan seperti halnya pada LHKPN. Jadi, apabila angka harta kekayaan sekitar 781.515.090 juta yang beredar saat ini bersumber dari LHKPN, maka dapat dipastikan itu merupakan data lama, yakni data laporan tahun 2022 atau sekitar empat tahun yang lalu,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa, untuk kondisi saat ini, angka tersebut menurutnya sudah tidak menggambarkan keseluruhan aset yang dimiliki. Untuk mengetahui jumlah harta kekayaan terkini harus dilakukan perhitungan kembali secara menyeluruh melalui sistem LHKPN dengan memasukkan seluruh data aset, penghasilan, dan komponen lainnya.
“Aset yang saya dimiliki saat ini seperti rumah dengan luas tanah sekitar 1.500 meter persegi, bangunan, kendaraan, serta aset lainnya belum tercermin dalam data lama tersebut. Oleh karena itu, saya menilai harta kekayaan yang beredar saat ini tidak dapat dijadikan gambaran kondisi kekayaan terkini,” tutupnya.(win).
