Bawaslu Sultra Ingatkan ASN dan TNI/Polri Jaga Netralitas di Pemilu 2024

KENDARINEWS.COM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Anggota TNI/Polri agar tak berpolitik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sultra, Bahari mengatakan netralitas ASN dan TNI/Polri merupakan harga mati dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

“Kami harap ASN termasuk anggota TNI/Polri netral pada Pemilu. Mereka diamanahkan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tukas Bahari, Kamis (23/11/2023).

Bahari memastikan ada pemberian sanksi bagi ASN maupun anggota TNI Polri yang berpolitik praktis. Pemberian sanksi dilakukan jika ASN dan Anggota TNI/Polri melanggar regulasi pada unit masing-masing.

Misalnya ASN, kata Bahari, larangan untuk berpolitik praktis sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 dimana ASN dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, dan Calon Anggota DPRD pada Pemilu.

Selanjutnya, dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 28 Ayat 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. 

Untuk TNI, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 39 setiap prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik (Parpol) dan kegiatan politik praktis. “Jika melanggar netralitas tentang akan diberikan sanksi oleh instansi masing-masing atas rekomendasi dari Bawaslu,” pungkasnya. (ags/b)

Tinggalkan Balasan