Tak Lolos Verifikasi, Bacaleg Bakal ‘Didiskualifikasi’

KENDARINEWS.COM—Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melaksanakan verifikasi berkas bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang diajukan Partai Politik (Parpol). Dalam tahapan itu, para bacaleg masih berpeluang dicoret dari kepesertaan Pemilihan Legislatif (Pileg) jika tak memenuhi persyaratan. 

Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), Asril mengungkapkan, dalam tahapan verifikasi berkas bacaleg pihaknya bakal meneliti seluruh kelengkapan dokumen bacaleg sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada November 2023. 

Kelengkapan dokumen yang dimaksud, kata Asril seperti identitas calon, surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri (Jika berprofesi sebagai abdi negara ASN, TNI/Polri) dan dokumen administrasi lainnya. 

Asril tak menampik jika dalam proses verifikasi potensi perubahan komposisi bacaleg bisa terjadi karena dinamika politik. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada bacaleg untuk memperbaiki problem yang ada. Sesuai tahapan pencalonan, pengajuan perbaikan dokumen berlangsung pada 26 Juni – 9 Juli 2023. 

Selanjutnya, pihaknya akan melaksanakan verifikasi kembali atas perbaikan dokumen bacaleg yang akan dilaksanakan pada 10 Juli – 6 Agustus 2023. Tahap selanjutnya adalah Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 6 – 11 Agustus, penyusunan dan penetapan DCS 12 – 18 Agustus, pengumuman DCS 19 – 23 Agustus, masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS 19 – 28 Agustus, pengajuan pengganti DCS 14 – 20 September dan pengumuman/penetapan DCT pada 4 November 2023.

“Kami pastikan seluruh dokumen dipenuhi calon. Jika pun ada yang kurang masih ada waktu untuk melaksanakan perbaikan sebelum masuk pada tahap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilihan anggota Legislatif (Pileg) 2024,” kata Asril. 

Terpisah, Pengamat Politik Sultra, Dr Najib Husain mengatakan, bacaleg masih berpeluang dicoret sebagai peserta pileg jika tidak memenuhi persyaratan KPU. Menurut Najib, pelanggaran yang paling banyak dijumpai yakni masih ada bacaleg yang belum mengundurkan diri sebagai abdi negara seperti ASN maupun Anggota TNI/Polri. “Ketika itu dilanggar maka dengan sendirinya mereka akan dicoret oleh KPU,” ungkap Najib. 

Selanjutnya, kata Najib, pelanggaran yang kerap dijumpai yakni masalah kepemilikan identitas calon seperti Kartu Tanda Anggota (KTA), termasuk dokumen administrasi partai yang menguatkan mereka sebagai kader. 

“Biasanya mereka sudah pindah partai namun belum melampirkan keterangan telah berpindah partai. Misalnya kemarin mereka di partai A kemudian mereka pindah ke partai B itu harus terpenuhi (dokumen). Ini yang menyebabkan mereka bisa dicoret sebagai peseta pemilu,” kata Najib. 

Oleh karena itu, ia berpesan kepada parpol pengusung agar bekerja lebih profesional dan tidak membuat banyak kesalahan dalam mengusulkan bacaleg atau pada masa perbaikan berkas calon sehingga merugikan parpol itu sendiri. 

Disisi lain, Najib juga meminta KPU agar bekerja secara profesional dalam tahapan verifikasi bacaleg kali ini. Itu penting kata Najib agar tidak menjadi celah hukum atau menimbulkan gugatan dari parpol nantinya. 

“Karena mungkin saja nanti berdasarkan pantauan mereka (parpol) dari partai lain yang masih banyak kekurangan tapi kemudian bisa diloloskan karena partai mereka kekurangannya sedikit tapi kemudian tidak diiloloskan. Ini bisa jadi masalah,” kata Najib. 

Najib berharap, KPU harus membuktikan diri sebagai penyelenggara yang beritegritas sehingga semua dokumen para bakal calon legislatif dari partai itu harus diperlakukan sama dan juga diberikan sanksi yang sama jika terjadi kekurangan dalam administrasi . 

“Ini betul-betul menjadi ujian awal bagi teman-teman di KPU. Apalagi mereka sebagai penyelenggara yang baru dilantik maka kemudian berbagai pernyataan negatif tentang kredibilitas mereka akan diuji pada tahapan ini,” pungkas Najib. (ags/kn) 

Tinggalkan Balasan