KENDARINEWS.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong Pemda, mempercepat penyerapan dana desa (DD). Sebab, ini sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing. Mengingat dalam anggaran DD, terdapat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
“Masih ada beberapa daerah belum menyerap dana desa (DD). Kita dorong supaya secepatnya,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, kemarin.
Dia menjelaskan, besaran BLT dari DD minimal 10 persen dari pagu dan maksimal 25 persen. Jumlahnya diperbolehkan lebih dari angka yang ada, dengan ketentuan harus ada persetujuan bupati.
“Pagu BLT dana desa di Sultra, sebesar Rp1,4 triliun. Bila kita ambil rata-rata minimal 10 persen, berarti anggaran terpakai sekira Rp140 miliar. Ini tentu cukup besar untuk menangani kemiskinan ekstrem di Sultra, khususnya masyarakat desa,” jelasnya.
Dia menerangkan, saat ini, berdasarkan data DJPb Sultra, tercatat realisasi dana desa di provinsi tersebut mencapai Rp524,9 miliar atau 35,82 persen. Rinciannya: dana desa reguler Rp462,25 miliar dan Rp62,64 miliar dari pagu anggaran Rp1,46 triliun.
“Dana desa ini menjadi catatan kami, karena triwulan pertama sudah lewat. Seharusnya, triwulan pertama 40 persen sementara di Sultra baru 35,82 persen. Artinya, masih ada desa yang belum mencairkan dana desa. Meski demikian, pencairan DD untuk tahap I tak diberi batasan. Hanya saja, bila terlambat mereka yang akan menerima dampaknya,” imbuhnya. (rah/b)
