Politik

PDIP Keluhkan Tingginya Ongkos Politik

KENDARINEWS.COM — PDIP akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48, pada 10 Januari 2021 mendatang. “Banteng” mengajak semua elemen bansa agar memastikan demokrasi mampu menyejahterakan rakyat di tengah hantaman oligarki serta penetrasi neoliberalisme.

Hasto Kristiyanto

Hal itu terungkap dalam Webinar Nasional yang dilaksanakan Balitpus PDIP bertema “Evaluasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Menguatnya Politik Identitas dan Politik Biaya Tinggi Yang Menurunkan Kualitas Demokrasi” Selasa (29/12) malam.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan jika pemilu dilaksanakan saat ini, maka PDIP akan jadi pemenang dengan suara yang terus meningkat ke angka 31 persen. Namun, lanjut Hasto, pihaknya justru makin gundah dengan permasalahan biaya politik yang makin tinggi. Salah satunya kasus pilkada di Samosir, Sumatera Utara. Di mana politik uang secara masif mampu mengalahkan bupati incumbent yang mendapatkan penghargaan program pemberantasan korupsi terbaik di Sumut, serta hasil audit BPK dengan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian.

Menurutnya, politik berbiaya tinggi ini dampak dari liberalisasi politik pasca krisis ekonomi 1997/1998. Struktur dan sistem politik Indonesia diubah secara fundamental mengikuti mekanisme elektoral atas campur tangan kapital.

“Demokrasi liberal justru menggeser demokrasi berdasar Pancasila seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Dampak negatifnya, terjadi kapitalisasi kekuasaan politik, penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi trans nasional,” ujarnya.

Politik kebencian pun masuk ke dalam kampus. Hasto mengutip survei Setara Institute yang menemukan ada 10 kampus negeri yang terpapar paham radikalisme agama. Di berbagai daerah, muncul kelompok-kelompok kecil yang berusaha memaksakan penyeragaman budaya.

Karena itulah pada Kongres terakhir di awal 2020 lalu, PDIP merekomendasikan kembalinya sistem proporsional tertutup, peningkatan ambang batas parlemen, perubahan district magnitude, moderasi sistem sehingga mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, dan berbagai solusi lainnya.

“Bung Karno menegaskan cita-cita kebangsaan bagaimana Indonesia harus dibangun sebagai satu kesatuan jiwa kebangsaan. All for one, and One for All. Setiap warga negara adalah sama yang akarnya prinsip kebangsaan. Semangat itulah yang harus digelorakan,” kata Hasto. (jp)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top