KENDARINEWS.COM– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus bergerak cepat mematangkan persiapan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026.
Hingga pertengahan April ini, proses survei dan verifikasi calon penerima manfaat dilaporkan telah mencapai sekitar 50 persen di lima kabupaten.
Program strategis ini didukung dengan alokasi anggaran total sebesar Rp30 miliar dan menargetkan pembangunan sebanyak 600 unit rumah yang akan tersebar di 10 kabupaten wilayah Sultra.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menyampaikan bahwa pendataan lapangan menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Saat ini, tim teknis tengah bekerja maksimal memverifikasi kondisi rumah warga.
“Proses survei sudah berjalan di lima kabupaten dan progresnya sekitar 50 persen. Kami targetkan lima kabupaten lainnya bisa segera dirampungkan dalam waktu satu minggu ke depan,” ujar Martin.
Adapun 10 kabupaten yang menjadi lokasi sasaran program ini meliputi: Bombana, Konawe, Kolaka, Wakatobi, Buton Selatan, Buton Utara, Muna, Muna Barat, Kolaka Utara, serta Konawe Kepulauan.
Untuk memastikan kualitas hunian yang layak dan nyaman, setiap unit rumah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50 juta. Skema ini dirancang agar bangunan yang dihasilkan memenuhi standar kelayakan huni serta mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dengan nilai tersebut, kami pastikan rumah yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan layak huni bagi keluarga penerima manfaat,” tambahnya.
Selain percepatan survei, Pemprov Sultra juga terus mendorong penyelesaian tahapan administrasi dan perencanaan teknis. Targetnya, seluruh proses persiapan dapat rampung pada bulan ini, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik bisa segera dimulai.
“Kami upayakan perencanaan selesai bulan ini, sehingga pembangunan dapat dimulai pertengahan Mei 2026 mendatang,” tegas Martin.
Program RTLH ini merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain meningkatkan kualitas hunian, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Kami optimistis program ini berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat,” pungkasnya. (jib)
