kendariNews.com-Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menunggu kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana sekaligus inaugurasi Board of Peace (BoP) yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan undangan telah diterima Presiden. Namun hingga kini belum ada keputusan final apakah Presiden akan hadir secara langsung.
“Undangan sudah diterima oleh Presiden. Sampai hari ini saya belum dapat informasi apakah Presiden akan berangkat atau tidak. Tentu jika berangkat atau tidak berangkat, Presiden punya pertimbangan matang, terkait dinamika global, Gaza–Palestina, dan kepentingan nasional,” ujar Sudarnoto dalam Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
MUI menegaskan, keputusan Presiden diyakini akan mempertimbangkan dinamika global, terutama perkembangan situasi Gaza–Palestina, serta dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.
Dalam forum tersebut, Sudarnoto mengungkapkan bahwa MUI telah menyampaikan enam poin tausiyah kepada Presiden sebagai rujukan sikap dalam menyikapi BoP dan isu Palestina. Salah satu poin utama adalah jaminan terhadap kemerdekaan Palestina.
Menurut dia, setiap inisiatif perdamaian internasional, termasuk BoP, harus berpihak pada kemerdekaan Palestina dan tidak sekadar menjadi program stabilisasi tanpa menyentuh akar persoalan penjajahan.
MUI juga menyoroti rencana pengiriman personel TNI untuk misi perlindungan di Gaza yang jumlahnya disebut berkisar 5.000–8.000 personel. Sudarnoto menegaskan bahwa penugasan tersebut harus murni untuk melindungi warga sipil dan tidak boleh berbenturan dengan kelompok Palestina.
“Jika benar-benar dikirim, posisi TNI harus netral dan tidak tersubordinasi oleh skema pihak lain. Jangan sampai justru berbenturan dengan pejuang Palestina,” katanya. di kutip dari kompas.com
Ia mengingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak masuk dalam skema “international stabilization force” yang berpotensi menempatkan pasukan Indonesia di bawah agenda kekuatan tertentu.
Selain itu, MUI menilai hingga kini target, ukuran keberhasilan, dan tenggat program BoP belum terukur secara jelas. Jika pertemuan 19 Februari tetap berlangsung, MUI berharap Presiden memanfaatkannya untuk menekan kejelasan arah, parameter, dan keberpihakan BoP terhadap kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menegaskan bahwa MUI tidak berada pada posisi mengambil keputusan politik terkait keikutsertaan Indonesia di BoP. Peran MUI adalah memberikan nasihat moral, yakni mendukung langkah yang baik dan menolak kebijakan yang dinilai merugikan perjuangan Palestina.
“Sejak awal MUI tidak dalam posisi membuat keputusan soal BoP. Kalau tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina, sebaiknya keluar. Tapi Presiden menyampaikan ingin mengubah dari dalam. Itu perbedaan strategi,” kata Cholil.
Ia juga mengingatkan agar setiap skema perdamaian atau kerja sama internasional tidak berubah menjadi pintu kolonialisme baru melalui pendekatan ekonomi semata tanpa menjawab isu pokok kemerdekaan Palestina.
MUI menyatakan tengah menyiapkan rekomendasi berbasis data empirik melalui tim kecil untuk disampaikan kepada Presiden, baik melalui pertemuan langsung maupun tidak, sebagai bahan pertimbangan menjelang agenda BoP pekan depan.(ris)
