KENDARIANEWS.COM-– Pemerintah Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembiayaan Pembangunan Tingkat Rukun Tetangga (RT) pada Rabu (7/1/2026) di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Kegiatan yang dihadiri oleh kepala OPD teknis terkait, Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari, serta tenaga ahli pembiayaan, bertujuan menyusun peta jalan pelaksanaan program yang akan digulirkan mulai tahun ini.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, ST., M.M, dalam pembukaan rapat menegaskan bahwa program pembangunan tingkat RT harus terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan bersama.
“Program ini harus masuk di dalam RKPD agar memiliki landasan yang jelas. Bappeda bersama tim ahli telah menyusun naskah akademik yang akan menjadi acuan teknis, dan nantinya akan dipaparkan secara rinci oleh tim,” ujar Saiful.
Dengan jumlah sekitar 1.065 RT di Kota Kendari, program yang ditetapkan sebagai tahun awal pelaksanaan 2026 tidak akan mencakup seluruh unit RT sekaligus. Hal ini disebabkan perlu adanya proses identifikasi mendalam untuk menghindari tumpang tindih dengan program pembangunan lain yang sudah berjalan di tingkat kelurahan maupun RT.
“Misalnya, jika di satu kelurahan sudah ada dana sebesar Rp200 juta yang mampu menangani kebutuhan dua RT, maka bantuan dari program ini tidak akan dialokasikan ke wilayah tersebut. Langkah ini penting untuk menjaga efisiensi anggaran dan kejelasan pertanggungjawaban,” jelasnya.
Bappeda juga telah melakukan pemetaan sumber pembiayaan yang dapat dioptimalkan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) – seperti alokasi untuk honor RT/RW, imam masjid, hingga kegiatan pelayanan puskesmas – hingga pendanaan luar APBD seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat Kota Kendari menghadapi pengurangan dana transfer dari pusat sebesar hampir Rp300 miliar.
“Dengan kondisi anggaran yang demikian, kita harus melakukan perhitungan yang sangat selektif. Tidak mungkin seluruh RT di Kendari langsung menerima bantuan Rp100 juta seperti yang diperkirakan sebelumnya,” ungkap Saiful (lis)
