KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria pascakejadian pengusiran nenek Elina Widjajanti dari rumahnya akibat sengketa tanah. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan terkait persoalan sengketa tanah, sekaligus memastikan penyelesaian konflik tidak berlarut-larut. Selain itu, Pemkot Surabaya juga membentuk Satgas Anti-Preman untuk memperkuat keamanan di Kota Pahlawan.
“Ada Satgas Anti-Preman dan yang kedua adalah Satgas terkait dengan Gugus Tugas Reformasi Agraria,” kata Eri, Sabtu (3/1). Menurutnya, Satgas Reformasi Agraria akan terintegrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari terjadinya konflik berkepanjangan antarwarga yang sering muncul akibat sengketa pertanahan. “Gugus Tugas Agraria ini akan berhubungan dengan BPN sehingga tidak ada lagi gegeran antara warga perkara surat,” ujarnya.
Wali Kota Surabaya dua periode itu menjelaskan, kedua satgas akan tersebar di lima wilayah Surabaya, yakni barat, timur, utara, selatan, dan pusat. Penempatan ini dimaksudkan agar setiap masalah yang muncul di masing-masing wilayah dapat ditangani dengan cepat dan efisien.
Ketika ditanya terkait kesiapan Satgas Reformasi Agraria, Eri memastikan tim tersebut telah terbentuk dan siap bekerja. “Sudah terbentuk, terkait dengan permasalahan tanah. Timnya terdiri dari BPN, Kejaksaan, pemerintah kota, (Forkopimda) semuanya ada di sana,” ucapnya.
Eri mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menghadapi persoalan pertanahan. Ia mencontohkan, jika ada kasus penipuan atau sengketa terkait tanah, warga dapat langsung melaporkannya ke Satgas. “Nanti masyarakat kalau ada permasalahan terkait dengan tanah, misal ditipu, ya lapor ke situ,” katanya.
Mekanisme pengaduan saat ini masih memanfaatkan layanan darurat 112, sambil menyiapkan hotline khusus untuk menangani kasus pertanahan secara lebih langsung. “Nanti kami siapkan laporan khususnya. Hotline-nya tetap 112, tapi kami lagi membentuk hotline-nya yang bisa langsung,” jelas Eri, menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memberikan layanan cepat dan mudah bagi warga terkait masalah tanah. (jpnn)
