KENDARINEWS.COM–Ikhtiar Bawaslu Kabupaten Konawe dalam menciptakan iklim demokrasi sehat dan bermartabat didukung penuh Bupati Yusran Akbar. Salah satu bentuk dukungan Bupati Yusran dengan menghibahkan aset Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan. Aset dari Pemda Konawe itu diterima Deputi Bidang ADM Bawaaslu RI, Dr.Labayoni disaksikan anggota dan Sekretariat Bawalu Sulawesi Tenggara, Bawaslu Konawe di ruang rapat Bupati Konawe, Rabu (26/11/2025).
Nilai aset yang diserahkan itu mencapai Rp2.849.280.000, yang terdiri atas tanah senilai Rp2,4 miliar, gedung senilai Rp397,44 juta dan pagar senilai Rp51,84 juta.
Bupati Yusran mengatakan hibah aset ini bukan hanya soal fisik, tapi soal kepercayaan. “Ini bukan sekadar tanah dan gedung. Ini adalah investasi moral kita bersama untuk demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Ia menuturkan, realisasi hibah BMD ini merupakan tindak lanjut surat permohonan Kepala Sekretariat Bawaslu Konawe No. 13/PL.04/K.SE.09/04/2025 tentang permohonan hibah BMD berupa tanah, gedung bangunan eks Kantor BKPMD Kabupaten Konawe.
Menurut Bupati Yusran, kolaborasi lintas sektoral bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga untuk pemutakhiran data pemilih, pendidikan politik warga, dan penguatan partisipasi masyarakat-terutama generasi muda.
“Kolaborasi lintas sektoral ini perlu diperkuat sebagai bagian dari kemajuan edukasi pembangunan politik di Kabupaten Konawe. Salah satunya melalui pemutahiran data penduduk dan wajib pilih pertahunnya,” ungkap Bupati Yusran.
Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Bawaaslu RI, Dr.Labayoni mengapresiasi penyerahan hibah BMD kepada Bawaslu Konawe oleh Bupati Konawe Yusran Akbar sebagai bagian dari sinergisitas antara pemerintah daerah dan Bawaslu.
“Bawaslu RI oleh pemerintah pusat sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan fisik gedung dan fasilitas lainnya dengan kondisi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Labayoni.
Ia berharap agar Bupati Konawe dapat mengalokasikan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat optimalisasi kinerja sekretariat Bawaslu yang dinilainya masih sangat minim.
“Kami meminta kepada Bupati Konawe agar bisa mengalokasikan ASN ke Bawaslu untuk memperlancar tugas-tugas yang telah menjadi prioritas Bawaslu. Pengisian jabatan-jabatan tertentu di sekretariat Bawaslu sangat kami harapkan. Dan tentunya, kita akan mengikuti pola mekanisme atas alokasinya,” kata Labayoni. (rls)
