Polres Konsel Komitmen Cegah Praktik Ilegal Mining

Kendarinews.com,–Kepolisian Resort Konawe Selatan (Polres Konsel) berupaya mencegah terjadinya penambangan ilegal di Kabupaten Konawe Selatan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Konsel, AKP Henryanto Tandirerung.

Dimana, baru baru ini pihaknya melakukan upaya mediasi polemik atas saling klaim antara dua perusahaan pertambangan yakni PT Ifishdeco dan PT Group Bumi Mineral (GBM). Mediasi bertempat di Ruang Vicon Wicaksana Laghawa Polres Konsel, Kamis (3/8).

“Mediasi ini untuk menemukan titik terang terkait kisruh kedua perusahaan tersebut. Kami mengundang pihak DPM-PTSP Provinsi Sultra, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, pihak BPN Konsel, Pemerintah Kecamatan Tinanggea dan sejumlah tokoh masyarakat,” jelas Kasat Reskrim Polres Konsel, AKP Hendriyanto Tandirerung.

Dijelaskannya, mediasi itu dilakukan Polres Konsel untuk menanyakan alas hak dasar atau keabsahan dokumen yang dimiliki PT GBM akan aktivitas pertambangan di Desa Lalonggasu dan Desa Palotawo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

“Kita menayakan alas hak dasar yang dimiliki dari PT GBM. Tapi dari alas hak yang kita tanyakan, setelah dikonfirmasi dari DPM-PTSP Provinsi dan Dinas ESDM Provinsi Sultra, tidak ada alas hak yang diterbitkan,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, terkait alas hak dari PT Ifishdeco pihaknya sudah menanyakan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Konawe Selatan. Dimana, Hak Guna Usaha (HGU) PT Ifishdeco masih sah sampai tahun 2041. Sehingga permasalahan tanah akan dibahas lebih lanjut antara pemilik lahan dan PT Ifishdeco.

“Kalau tanpa memiliki alas hak dan tanpa memiliki dasar untuk melakukan aktivitas pertambangan maka itu bisa dikatakan ilegal. Karena dasar kita untuk melakukan pertambangan harus jelas. Harus punya izin,” jelasnya.

Izin dimaksud, kata dia, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). “Kalau IUP aktif dan muncul di MODI (Minerba One Data Indonesia) dan sudah keluar RKAB baru bisa melakukan pertambangan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, di tengah-tengah proses mediasi yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Konsel AKP Hendriyanto Tandirerung, diwarnai dengan aksi walk out dari pihak PT GBM yang dikoordinir Direkturnya Askiran Razak.

Aksi itu dilakukan, saat sejumlah pihak seperti DPM-PTSP Sultra yang diwakili, Asmawati menyebut PT GBM tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), RKAB dan lainnya, termasuk jika izin-izin yang dimaksud tidak pernah dikeluarkan oleh DPM-PTSP Sultra.

Lebih lanjut Kasatreskrim Polres Konsel, AKP Hendriyanto menegaskan Polres Konawe Selatan akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait aktivitas PT GBM di lokasi tersebut.

“Karena sebagaimana kita ketahui dalam proses itu sesuai dengan aturan yang ada. Termaksud didalam Undang-Undang Cipta Kerja disitu sudah mengatur apa-apa saja yang termaksud kegiatan pertambangan dan begitupula dengan tambang ilegal kategorinya seperti apa,” tegasnya.

Lebih dalam, pihaknya bakal melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan perbuatan pertambangan tanpa dokumen sah untuk mencegah terjadinya ilegal mining di daerah itu. “Tindakan kami jelas melakukan upaya hukum. Kalau tidak ada alas hak dan aturan mengenai itu jelas kami tindak secara hukum,” pungkasnya.

Untuk diketahui tak hanya DPM-PTSP, pihak Dinas ESDM Sultra, Nining menyebut bila PT GBM yang hendak melakukan eksplorasi di wilayah IUP dan HGU PT Ifishdeco tidak ditemukan adanya izin. Meski pihak PT GBM telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga belum tercatat di Minerba One Data Indonesia (MODI).

“Di kami tidak menemukan adanya izin untuk PT GBM untuk aktivitas pertambangan dengan melakukan kegiatan eksplorasi,” ujarnya.

Sementara itu Direktur PT Ifishdeco Muhammad Ishaq mengapresiasi mediasi yang dilakukan Polres Konsel. Dengan menghadirkan sejumlah pihak, lanjutnya, termasuk dari tokoh tokoh masyarakat di wilayah sekitar pertambangan PT Ifishdeco, sehingga polemik menjadi terang.

“Saya kira ini merupakan langkah yang baik. Karena dengan sesi mediasi ini, semua pihak dapat mengetahui dengan jelas bahwa PT GBM tidak memiliki legalitas sesuai ketentuan sebagaimana dijelaskan oleh instansi yg berkompeten dalam hal ini,” paparnya.

Tentu, lanjutnya, ini menjadi kewenangan dari aparat keamanan untuk melakukan tindakan sesuai hukum apabila ada perusahaan yang melakukan aktivitas tanpa memiliki izin yang lengkap.

“Dari sisi PT Ifishdeco dengan tegas juga melarang mereka masuk ke kawasan HGU Ifishdeco sesuai UU No. 03 Tahun 2020 Pasal 135 bahwa pemegang IUP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah,” terangnya.

“Apalagi perusahaan tersebut tidak memiliki legalitas yang lengkap. Kami juga berharap agar tidak ada lagi gesekan yang akan berimplikasi terhadap masyarakat,” jelasnya. (ndi/kn)

Tinggalkan Balasan