KENDARINEWS.COM — Bawaslu Sultra mengajak masyarakat untuk melawan praktek politik uang alias money politik di Pilkada tujuh kabupaten. Sebab praktek itu merusak kualitas demokrasi dan menghasilkan kepala daerah pragmatis.
Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengimbau agar pemilih di tujuh kabupaten yang pilkada, tidak terpengaruh dengan rayuan uang yang di tawarkan oleh paslon ataupun tim pendukungnya. Pemimpin yang money politik berpotensi besar akan menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Masyarakat harus menyadari imbas dari praktek politik uang. Agar menjadi pemilih yang cerdas dan memiliki tujuan yang jelas yang semata bermuara pada kepentingan pembanguan daerah ke depan. Memilih atas dorongan sejumlah uang, sifatnya semu,” kata Hamiruddin Udu, Jumat (13/11).
Kepala daerah yang terpilih karena praktek politik uang, kata dia, sangat berpotensi besar di awal kepemimpinannya akan berpikir mengembalikan biaya yang dikeluarkan saat kampanye. Juga berpotensi melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bekerja hanya untuk kelompoknya. Dalam suasana demikian, maka pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat menjadi terabaikan.
“Sekali lagi, dampak dari money politik akang sangat berdampak kronis bagi masa depan daerah dan masyarakat. Semua stakeholder, baik pemerintah setempa dan masyarakat bersinergi untuk menolak praktek kotor tersebut. Dan jika ditemukan fakta paslon atau tim pendukungnya melakukan money politik maka segera melaporkan kepada pihak pengawas setempat,”tandasnya. (m6/b)
