KENDARINEWS.COM — Sultan Kutai Kartanegara (Kukar) Ing Martadipura, Yang Mulia Adji Muhammad Arifin, hadir dalam acara peresmian kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Senin (12/1/2026). Namun, Sultan tampak duduk di barisan kursi belakang, yang menjadi perhatian publik hingga kerabat dan Pemprov Kaltim buka suara. Posisi duduk Sultan juga disadari Presiden Prabowo Subianto saat acara berlangsung.
Dalam peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, dikutip dari detik.com, Presiden Prabowo menyapa para undangan, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas’ud, dan Sultan Kukar. Saat namanya disebut, Sultan berdiri memberi hormat, namun Prabowo mempertanyakan penempatan duduk Sultan.
“Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Adji Muhammad Arifin. Hadir? Yang Mulia. Sultan kok ditaruh di belakang?” kata Prabowo sambil menampilkan gestur agar seharusnya duduk di depan.
Kerabat Kesultanan Kukar, Raden Cokro Projo, menilai penempatan Sultan di belakang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penempatan tersebut. “Kalau dulu ya, dulu tidak seperti ini,” ujarnya kepada detikKalimantan, Kamis (15/1/2026).
Raden Cokro menyebut posisi Sultan di belakang sebagai hal memalukan. Ia menekankan penyelenggara acara seharusnya memahami adat dan adab serta posisi Sultan.
“Ya ini Sultan loh bekas pemimpin kita di dulu sebelum zaman pemerintahan. Kalau saya pikir sih ini koordinasi yang kurang ya,” ujarnya. Ia juga memberi masukan agar ke depan protokol di Kaltim dapat memberikan saran kepada panitia dari pusat mengenai penghormatan terhadap Sultan.
“Mungkin ke depannya kalau kami berharap protokol dari Kaltim bisa memberikan advice ke siapapun panitia dari pusat bahwa ini Sultan tidak layak kita tempatkan di sini. Toh itu menjadi notice dari Presiden, kan memalukan bagi kita semua kan akhirannya. Artinya mereka di kurangnya pemahaman tentang adat dan adab,” terangnya.
Meski Sultan Kukar sendiri tidak mempermasalahkan posisi duduknya, kemarahan muncul dari masyarakat Kukar yang menilai Sultan tidak dihormati sebagaimana mestinya.
“Sultan itu sebenarnya tidak menganggap dirinya, bahwa ini Sultan loh. Dia tetap menjaga kestabilan acara, rendah hatinya, tetap dijaga. Artinya biar acara ini berjalan lancar. Dia sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi ya masyarakat yang keberatan ya, itulah yang bikin kacau,” kata Raden Cokro.
Kemarahan masyarakat muncul karena Sultan dianggap lambang kehormatan Kutai dan penghormatan terhadapnya dinilai bagian dari menjaga adat istiadat.
“Biar bagaimana pun Sultan ini adalah lambang marwah bagi rakyat Kutai. Karena kami menganggap Sultan ini sebagai benteng terakhir kami untuk menjaga adat dan istiadat. Itu harapan kami agar ke depannya di Kabupaten Kutai dan Kaltim ini khususnya, bisa berjalan lancar dan aman dan tenteram. Kita harus menjaga kestabilan itu dengan sedikit memberi penghormatan kepada sultan. Itu harapan kami,” ujar Raden Cokro.
Sebagai tuan rumah, Pemprov Kaltim buka suara. Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah, menjelaskan bahwa penataan tempat duduk dalam agenda kunjungan Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan protokol Istana, meski acara digelar di Kaltim. Pemprov hanya berperan sebagai pendukung dan tidak bisa mengubah susunan yang telah ditetapkan pusat.
“Kami hanya sebagai pendukung saja. Pada saat acara, tempat duduk sudah diatur protokol Istana, lengkap dengan nama, dan kami tidak bisa mengubah apa pun, bahkan saat acara berlangsung nyaris protokol provinsi itu tidak dibolehkan masuk, tapi hasil koordinasi kita boleh masuk tapi hanya dua orang,” jelasnya kepada detikKalimantan, Kamis (15/1/2026).
Syarifah menambahkan, susunan kursi mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur urutan tata tempat pejabat negara. Dalam kondisi tersebut, Gubernur Kaltim hingga Forkopimda diposisikan di baris kedua karena keterbatasan kursi.
“Kami juga sempat protes karena Gubernur di baris kedua, tapi di depannya ada menteri dan DPR RI. Sebagai insan protokol, kami paham aturan itu,” lanjutnya.
Minimnya kepastian kehadiran Presiden hingga hari pelaksanaan juga memengaruhi dinamika di lapangan. Rapat koordinasi wilayah sedianya digelar, tetapi batal karena perubahan agenda protokol Istana.
“Otomatis kami pihak Pemprov tidak termonitor, siapa yang diundang, siapa yang hadir. Bahkan kehadiran Presiden pun masih bersifat antisipasi, tapi persiapan itu tetap dilakukan protokol Istana dengan cara Gubernur tetap diminta stand by, jadi koordinasi pusat dan daerah tidak berjalan optimal,” ujar Syarifah.
Meski demikian, Syarifah mewakili Pemprov menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan memperjuangkan Sultan Kukar agar duduk di kursi depan. Ia menegaskan tidak ada maksud penghinaan terhadap Kesultanan Kutai Kartanegara.
“Kejadian itu murni akibat keterbatasan tempat dan kondisi acara yang bersifat mendadak. Tidak ada niat melecehkan atau mengerdilkan siapa pun, ini murni keterbatasan teknis dan kewenangan,” tegasnya. (detik.com)
