KENDARINEWS.COM–Gubernur Sultra Ali Mazi telah memberikan sinyal pelimpahan wewenang pengelolaan kawasan Eks MTQ kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Namun baru baru ini ‘sinyal’ itu hilang dan Pemkot yang dinahkodai Asmawa Tosepu batal mengelola kawasan Eks MTQ.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, pihaknya belum lama ini telah melaksanakan pembersihan lokasi pasca mendapatkan lampu hijau dari Gubernur Ali Mazi.
Asmawa menduga ada faktor lain batalnya pelimpahan wewenang pengelolaan kawasan MTQ. Ia menganggap kejadian ini bertolak belakang dengan instruksi Gubernur Ali Mazi yang mengingikan Kawasan Eks MTQ dikelola secara profesional.
“Sebenarnya (Pemkot Kendari) ingin sekali mengaktifkan atau menata (kawasan eks MTQ) tapi secara aturan kita tidak boleh masuk kesana karena bukan aset Pemda (Kendari). Kemarin kami sempat masuk (membersihkan) karena ada lampu hijau dari Pak Gubernur,” ungkap Asmawa Tosepu.
Saat di hubungi Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sultra Martin Effendy Patulak terkait batalnya pelimpahan wewenang pengelolaan kawasan MTQ oleh Pemkot Kendari. Saat konfirmasi, Martin mengaku tidak bersedia untuk memberikan keterangan.
“Kalau masalah pembatalan pengelolaan MTQ jangan ke saya. Langsung ke Pak Sekda saja. Oke. Terima kasih,” ungkapnya lewat pesan WhatsApp.
Sementata itu, Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio saat dihubungi untuk dimintai keterangan perihal batalnya pengelolaan kawasan eks MTQ oleh Pemkot Kendari belum merespon.
Sebelumnya, Pemkot Kendari telah melaksanakan aksi pembersihan lingkungan di Kawasan Eks MTQ. Rencananya, kawasan tersebut bakal dijadikan sebagai sentra UMKM dan hiburan rakyat. Tak tanggung-tanggung, untuk menata kawasan Eks MTQ Pemkot Kendari sudah menyiapkan anggaran Rp 4 miliar. (ags/kn)
