KENDARINEWS.COM — Tak kunjung dicairkannya alokasi dana desa (ADD) tahap IV tahun 2020 dan tahap I tahun 2021 menyebabkan aparat desa pada seluruh Kabupaten Kolaka belum menerima gaji selama enam bulan. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mengambil tindakan agar aparat desa yang bertugas pada 100 desa di Bumi Mekongga dapat segera menikmati haknya yang belum direalisasikan.
“Persoalan ini menjadi salah satu aspirasi dari aparat desa saat kami melakukan reses. Oleh karena itu, kami mendorong Pemkab untuk segera mencarikan solusi merealisasikan pencaiaran ADD tersebut,” desak Syaiful, Minggu (4/4). Menurut Legislator Partai Gerindra tersebut, persoalan itu tak boleh dibiarkan berlama-lama. Sebab para aparat desa juga membutuhkan gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Ini jangan dibiarkan. Harus segera diselesaikan. Para aparat ini sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga. Jadi mereka sangat mengharapkan gaji tersebut. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Tentu mereka punya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi,” bijaknya. Agar persoalan pencairan ADD tersebut dapat segera terealisasi, Syaifullah juga mengingatkan para aparat desa untuk menuntaskan persyaratan pencairan anggaran itu.
“Kami berharap agar pemerintah desa juga menyelesaikan persoalan adminitrasi yang belum diselesaikan tersebut. Karena itu merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi,” sarannya. Seperti diberitakan sebelumnya, aparat desa pada 100 desa di Kabupaten Kolaka belum menerima gaji selama enam bulan karena ADD tak kunjung cair. Sekretaris Kabupaten Kolaka, H. Poitu Murtopo, berargumen, tak cairnya ADD karena sejumlah desa tak memenuhi persyaratan seperti laporan pertanggungjawaban dan belum tuntasnya APBDes. (b/fad)
