KENDARINEWS, COM-Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperbaiki infrastruktur jalan tak lagi sekadar bertumpu pada kemampuan daerah. Di tengah keterbatasan anggaran, strategi kolaboratif dengan pemerintah pusat kini menjadi jalan keluar untuk mengatasi kerusakan jalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Salah satu yang mulai didorong naik kelas penanganannya adalah ruas jalan Batas Konawe Selatan (Konsel)–Lapoa sepanjang sekitar 26 kilometer. Selama ini, kondisi jalan di wilayah Kecamatan Lalembuu tersebut hanya tersentuh perbaikan sebagian kecil, yakni sekitar lima kilometer dari arah Lapoa. Sisanya masih menjadi keluhan masyarakat karena kerusakan yang cukup parah dan berdampak pada mobilitas serta aktivitas ekonomi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa pemerintah daerah kini mengubah pendekatan dengan tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mengoptimalkan dukungan pusat melalui skema Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk respons atas tingginya ekspektasi masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung antarwilayah yang memiliki peran strategis.
“Dengan berbagai keterbatasan yang ada, Pemprov Sultra terus mencari solusi agar persoalan jalan ini bisa ditangani secara bertahap namun pasti,” ujarnya, Senin (27 April 2026).
Dia mengungkapkan, usulan perbaikan ruas Konsel–Lapoa sendiri direncanakan akan mulai dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Juni 2026. Pembahasan tersebut akan mencakup kepastian persetujuan, skema penanganan, waktu pelaksanaan, hingga besaran anggaran yang akan dialokasikan melalui APBN.
“Langkah ini juga diperkuat melalui komunikasi lintas pemerintah daerah. Dalam momentum Festival Bokori, dimana Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sultra bersama Bupati Konawe Selatan Pak Irham Kalenggo telah melakukan pembicaraan khusus guna menyatukan langkah dan memperkuat usulan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dorongan ini mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan kini menjadi agenda prioritas yang terus dikawal oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Meski masa kepemimpinannya baru berjalan sekitar 14 bulan, arah kebijakan pembangunan mulai difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.
“Pemprov Sultra berharap, melalui skema IJD, ruas jalan yang selama ini terpinggirkan dapat segera memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat, sehingga konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal bisa kembali bergerak lebih optimal,” pungkasnya. (jib)
