KENDARINEWS.COM–Wakil Ketua DPRD Konawe Selatan (Konsel) Arjun meminta Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Tenggara (Sultra) segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kerusakan hutan di Kecamatan Baito dan Wolasi. Menurutnya, kerusakan akibat perambahan hutan di wilayah tersebut semakin parah dan berpotensi menimbulkan kekeringan maupun banjir di daerah hilir.
“Kasihan hutan di Amasara. Selain diperjualbelikan oleh oknum, dampaknya akan dirasakan masyarakat, terutama banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim panas. Di Mata Wolasi kondisinya juga sudah parah. Dishut Sultra harus turun dan bertindak,” tegas Arjun kemarin.
Politisi PKS ini menduga perambahan hutan lindung dilakukan untuk membuka perkebunan, bahkan ada lahan yang akan ditanami sawit dan dijual oleh oknum tertentu. Ia mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas.
“Beberapa waktu lalu warga Amasara sudah mengadu ke DPRD dan Bupati Konsel. Dugaan ada mafia tanah harus direspons. Tangkap pelaku dan penjual kawasan hutan lindung,” ujarnya.
Menindaklanjuti aduan warga, DPRD Konsel telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelaah masalah ini dan menyiapkan rekomendasi resmi kepada pemerintah.
“Kami akan terus mengawal persoalan tersebut demi melindungi hutan dan mencegah dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkas Arjun. (ndi)
