KENDARINEWS.CM — Para Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya di Muna Barat (Mubar) kini merasa terlindungi. Jaminan perlindungan kesehatan yang ditunggu-tunggu telah diperoleh. Kini, mereka telah tercatat secara resmi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebanyak 81 Kades dan perangkatnya menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Kami berharap jaminan kesehatan ini bisa memacu para kepala daerah terus bekerja,” singkat Achmad Lamani menyerahkan secara simbolis KIS di pelataran kantor Sekretariat Daerah (Setda) Mubar, Senin (5/4).
Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sultra, Ahmad Fitrawan yang turut hadir dalam penyerahan KIS mengatakan Kades dan perangkatnya memiliki hak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan presiden (Pepres) nomor 82 tahun 2018. “Kami apresiasi respon Pemkab Mubar. Hari ini, kartunya bisa diserahkan,” ujar Ahmad Fitrawan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mubar Laode Tibolo mengatakan iuran program JKN berasal dari pemotongan gaji kades dan perangkat dan bantuan Pemkab. Nominal besaran pemotongan terbilang kecil atau 1 persen. Sementara 4 persen ditanggung pemerintah. “Kalau Kades gajinya Rp 3,2 juta, Sekdes Rp 2,4 juta sementara perangkat desa Rp 2,025 juta. Jadi tinggal potong 1 persen saja. Jika pemerintah, sekitar Rp 863 juta. Dananya dianggarkan dalam APBD lewat BPMD,” jelasnya.
Pembayaran gaji Kades dan perangkat desa kata dia, kini lewat ADD. Tahun ini, pembayaran gaji bulan Januari, Februari, Maret dan April disatukan. “Kami selalu transparan. Semua bukti tanda potong akan diberikan ke Kades dan perangkatnya untuk diserahkan ke BPJS kesehatan,” pungkasnya. (c/yaf)
