KENDARINEWS.COM — Pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Buton Utara (Butur) tak henti dimaksimalkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mencatat, tahun 2021 ini sebanyak Rp 70 miliar anggaran turun ke desa. Olehnya itu, para kepala desa (Kades) harus memanfaatkan gelontoran anggaran yang ada untuk mendongkrak pembangunan di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara tersebut. Plt. Kepala DPMD Butur, Hazimuddin Hamdan, mengimbau seluruh Kades agar selalu berhati-hati dalam penggunaan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD). Jika penggunaannya tidak sesuai aturan, maka berpotensi berurusan dengan hukum.
“Kucuran DD kurang lebih sebesar Rp 70 miliar menyasar untuk kebutuhan pembangunan 78 desa. Skema penyaluran DD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan DD. Penyaluranya sebesar 40 persen di tahap I, kemudian 40 persen lagi untuk tahap II dan 20 persen sisanya pada tahap III,” rincinya, Selasa (2/3).
Tahap-tahap pencairan akan disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi pemerintah desa. Idealnya, pencairan DD tahap I paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Sedangkan tahap II dicairkan paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Agustus, serta tahap III paling cepat cair Juli. Kemudian, syarat pencairan tahap III, yaitu membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90 persen dan rata-rata keluaran paling sedikit 75 persen.
“Sampai saat ini belum ada satu desa pun yang mencairkan DD. Masih terkendala teknis penggunaan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah. Selain itu, baru beberapa yang menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebanyak 39 desa dipimpin pelaksana sementara kepala desa,” tandasnya. (c/had)
