Indeks Statistik Naik, Sultra Kini Peringkat Keempat Nasional

KENDARIPOS.CO.ID–Peningkatan kualitas pengelolaan data pemerintahan mengantarkan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menembus empat besar nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026. Pemprov Sultra berhasil meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 3,74 dengan predikat Sangat Baik, sekaligus naik dua peringkat dibandingkan capaian 2024.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemprov Sultra. Pada EPSS 2024, Sultra hanya menempati posisi keenam nasional dengan nilai 2,90 dan predikat Baik. Kini, selain memperbaiki posisi menjadi peringkat keempat, nilai IPS juga meningkat cukup signifikan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengatakan, hasil tersebut merupakan gambaran perkembangan tata kelola statistik di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi ini tidak sekadar mengukur ketersediaan data, tetapi juga menilai kualitas, proses pengelolaan, hingga kelembagaan statistik yang mendukung kebijakan pembangunan.

Menurutnya, EPSS merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menjadi salah satu tolok ukur kualitas pengelolaan statistik pemerintahan.

“Di tingkatan pemerintahan daerah, Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan leading sector yang mengoordinasikan pelaksanaan penilaian EPSS di instansinya masing-masing,” ujar Kadis Kominfo Sultra Andi Syahrir, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, dalam proses penilaian tahun ini, Pemprov Sultra melalui Dinas Kominfo selaku wali data merekomendasikan dua organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai lokus evaluasi. Keduanya yakni Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan serta Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan dinilai melalui kegiatan Kompilasi Data Peternakan Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Sementara Dinas Ketahanan Pangan menjadi lokus melalui kegiatan Kompilasi Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Dia menerangkan, penilaian dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari evaluasi mandiri oleh masing-masing perangkat daerah dengan pendampingan Dinas Kominfo, hingga verifikasi dan validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Terdapat lima domain yang menjadi aspek penilaian, yakni prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan statistik, dan statistik nasional. Kelima domain tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 38 indikator.

Proses evaluasi juga melibatkan Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Badan (TPB) dari BPS. Selain pemeriksaan dokumen, penilaian dilakukan melalui interviu atau wawancara bersama tim penilai dan produsen data. Seluruh hasilnya dibahas dalam rapat pleno dan harmonisasi sebelum ditetapkan sebagai nilai akhir IPS dan predikat EPSS.

Hasil EPSS 2026 sendiri tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 1009 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dalam daftar 10 besar nasional, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai 4,01, disusul Bali 3,92 dan Sumatera Selatan 3,81. Sultra berada di urutan keempat dengan nilai 3,74. Posisi berikutnya ditempati Riau dengan 3,65, Daerah Istimewa Yogyakarta 3,49, Sumatera Utara 3,40, Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 3,28, serta Nusa Tenggara Barat 3,27.

Lebih lanjut, Andi Syahrir menyebut pelaksanaan EPSS berlangsung setiap dua tahun sekali melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Statistik (SIMBATIK). Evaluasi tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas data sekaligus mendorong penerapan prinsip Satu Data Indonesia di seluruh perangkat daerah.

Sebagai perbandingan, pada EPSS 2024, Pemprov Sultra menunjuk Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai lokus penilaian. Hasilnya, Sultra berhasil masuk delapan besar penerima penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 dengan predikat Baik.

Dengan peningkatan capaian pada 2026, Andi Syahrir berharap kualitas penyelenggaraan statistik tidak hanya terlihat pada hasil evaluasi, tetapi juga diterapkan secara merata di seluruh perangkat daerah. Dinas Kominfo juga berencana memperluas keterlibatan OPD dalam penilaian berikutnya.

“Kita berharap, peningkatan dari peringkat keenam pada 2024 menjadi peringkat keempat pada 2026, disertai kenaikan predikat dari Baik menjadi Sangat Baik, benar-benar terefleksi di semua perangkat daerah. Pada penilaian EPSS berikutnya, tentu kita akan merekomendasikan perangkat daerah lainnya,” pungkasnya. (jib)

Tinggalkan Balasan