KENDARINEWS.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada Selasa (18/11/2025), dikutip dari Sindonews.com. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan perbatasan dalam periode RPJMN 2025–2029, dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan di kawasan perbatasan.
Rakorendal resmi dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Dalam arahannya, keduanya menekankan pentingnya pengelolaan perbatasan secara terpadu dan kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Djamari Chaniago menyoroti tiga pesan kunci dalam penguatan tata kelola perbatasan. Ia meminta agar seluruh program pembangunan disusun dan dilaksanakan secara terpadu, berbasis Rencana Induk (Renduk) BWNKP, serta memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh kawasan perbatasan. “Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan tiga mandat utama BNPP RI. Pertama, penyelesaian batas negara baik darat maupun laut, mencakup titik-titik krusial seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, dan Pulau Sebatik. Ia memastikan komunikasi dengan negara tetangga terus ditingkatkan untuk mempercepat penyelesaian batas.
Mandat kedua adalah pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Tito menegaskan bahwa kualitas PLBN Indonesia kini lebih baik dibandingkan negara tetangga. Ia menyebut adanya rencana penambahan 11 PLBN baru oleh Kementerian PUPR. “PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” jelasnya. Hingga kini, BNPP telah membangun dan mengoperasikan 15 PLBN sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.
Mandat ketiga adalah mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Pembangunan ekonomi perbatasan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat buffer zone pertahanan negara. “Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” tegas Tito.
Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makhruzi menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga adalah kunci keberhasilan. “Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ujarnya.
Rakorendal 2025 dihadiri 18 gubernur dari provinsi perbatasan, para bupati/wali kota, kepala Bappeda, serta pimpinan perangkat daerah terkait. BNPP menargetkan pembangunan kawasan perbatasan mencakup 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas sepanjang RPJMN 2025–2029.
Dengan komitmen kolaborasi yang semakin kuat, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia akan semakin tangguh, berdaulat, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.
