Mantan wakil ketua DPR RI itu menuturkan, kebocoran data dan peretasan situs institusi negara menunjukkan bahwa tidak ada proteksi terhadap data masyarakat. ’’Ini suatu kelemahan lembaga negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan siber kita,’’ ucapnya.
Fadli menegaskan, Kemenkominfo dan BSSN seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan data. Pasalnya, banyak data warga Indonesia yang disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. ’’Mudah sekali diretas, mudah sekali diintervensi,’’ tegasnya.
Menurut dia, kebocoran data merupakan masalah serius. Aksi peretasan itu juga mempermalukan negara. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi total. Presiden Joko Widodo bisa turun tangan untuk mengintervensi masalah tersebut.
Sementara itu, kemarin tampak terjadi perubahan signifikan pada akun Twitter TNI-AD. Akun tersebut tak lagi membagikan informasi seputar kegiatan dan program Angkatan Darat. Dikonfirmasi terkait adanya upaya peretasan terhadap akun itu, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Kolonel Arh Hamim Tohari menyatakan bahwa yang terjadi adalah proses perubahan data. Untuk urusan tersebut, TNI-AD melibatkan pihak Twitter.
Ramainya isu peretasan juga membuat TNI-AL bersiaga. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa Satuan Siber (Satsiber) TNI-AL ikut mengantisipasi. (jpg)
