Tito mengungkapkan total pagu indikatif Kemendagri 2023 sebesar Rp 2.909.934.017.000. Angka itu menurun Rp 124.970.864.000 atau turun 4,12 persen dibanding pagu alokasi anggaran 2022 sebesar Rp 3.034.904.881.000. Mantan Kapolri itu menegaskan penurunan pagu disebabkan prioritas pemerintah untuk mendukung kegiatan seperti persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dan direncanakan selesai pada 2023 serta beberapa kegiatan prioritas nasional pemerintah lainnya pada 2023. Pria kelahiran Palembang itu juga mengatakan komposisi pagu indikatif Kemendagri 2023 per program dari hasil Trilateral Meeting terbagi menjadi tiga program.
Pertama, program pembinaan politik dan pemerintahan umum dengan pagu indikatif sebesar Rp 197.007.706 atau 6,77 persen. Program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa sebesar Rp 357.014.421 atau 12,27 persen.
Program tata kelola kependudukan Rp 496.775.042 atau 17,07 persen dan program dukungan manajemen Rp 1.859.136.848 atau 63,89 persen. “Pagu indikatif dan rencana kerja Kemendagri tahun anggaran 2023, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, tanggal 18 april 2022, perihal pagu indikatif belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2023,” tandasnya. (jpnn/kn)
