KENDARINEWS.COM — Para guru yang lulus passing grade (PG) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tetapi tanpa formasi makin mantap turun ke jalan.
Mereka menolak alternatif pertemuan daring dengan pejabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Menurut Sekretaris Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Meisi Lukitasari, aksi 23 Mei fokus pada aspirasi para guru honorer yang lulus PG PPPK.
Mereka menuntut kejelasan nasib 193 ribu guru honorer yang lulus PG tetapi tidak memiliki formasi PPPK. “PermenPAN-RB yang dijanjikan pemerintah, kan belum ada, makanya kami ingin mencari kejelasannya,” kata Meisi kepada JPNN.com, Jumat (20/5).
Guru honorer salah satu SDN di Kabupaten Bogor itu menegaskan, GLPGPPPK menolak bila penjelasannya hanya melalui daring.
Mereka ingin menyuarakan langsung ke KemenPAN-RB dan Kemendikbudristek. Surat permohonan audiensi pun sudah dilayangkan untuk pertemuan 23 Mei.
Diakuinya, untuk ke Jakarta memang dibutuhkan dana. Namun, bagi guru honorer yang bernaung di GLPGPPPK tidak ada kata menyerah.
“Berjuang itu butuh pengorbanan dan akan kami tempuh itu,” tegasnya.
Meisi menyatakan, tidak masalah bila ada guru honorer yang menolak demo. GLPGPPPK menempuh jalan aksi agar pemerintah tahu bahwa guru lulus PG PPPK tidak hanya diam.
Menurut dia, meskipun masing-masing forum guru punya cara berbeda, tetapi misinya tetap satu, yakni mendapatkan regulasi yang mengakomodasi guru lulus PG diangkat PPPK tanpa tes lagi sesuai janji Mendikbudristek Nadiem Makarim.
“Semoga Allah SWT memudahkan jalan kami untuk mendapatkan regulasi pengangkatan kami menjadi PPPK,” ujar Meisi. (fajar/kn)
2 komentar