KENDARINEWS.COM-i – Optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan menjadi salah satu fokus utama arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, kepada jajaran Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) di awal tahun 2026. Selasa (24/02/2026)
Kakanwil menegaskan bahwa Posbankum merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus dimonitor dan dilaporkan secara konsisten. Setiap Posbankum diminta aktif menyampaikan laporan kegiatan, baik terkait konsultasi hukum, edukasi hukum, maupun layanan lainnya.
“Program ini menjadi perhatian nasional. Kita harus memastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan terdokumentasi dengan baik,” tegasnya.
Selain Posbankum, ia juga mengapresiasi capaian kinerja perancangan peraturan dan analisis hukum tahun sebelumnya yang berhasil menunjukkan hasil positif meskipun dengan keterbatasan sumber daya.
Menurutnya, tahun 2026 harus menjadi momentum untuk mengakselerasi pembinaan hukum dan memperluas dampak layanan hukum kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Dengan komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran, Divisi P3H diharapkan mampu menghadirkan pelayanan hukum yang semakin responsif, akuntabel, dan berkualitas.
