KENDARINEWS.COM — Bupati Buton Tengah (Buteng), Dr. Azhari, resmi menunjuk Armin sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah. Pelantikan Armin dilakukan bersamaan dengan 54 pejabat Administrator dan Pengawas. Sebelum dipercaya mengemban tugas baru ini, Armin menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Bupati Azhari menegaskan, penunjukan Armin didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak. “Saudara Armin memenuhi syarat kepangkatan dan terbukti mampu mengelola administrasi keuangan, aset, dan kepegawaian. Jabatan Sekda memerlukan figur matang, tenang, dan cerdas mengendalikan dinamika pemerintahan. Itu yang kita butuhkan sekarang,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Ia menekankan bahwa mutasi pejabat kali ini sepenuhnya berbasis meritokrasi. Kebijakan birokrasi di Buton Tengah, kata Azhari, kini diarahkan pada kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan personal. Salah satu contoh yang disorot adalah penempatan kembali Sabarudin Kandaw, yang digeser dari Kabag Umum menjadi Sekretaris Satpol PP.
“Banyak mungkin bertanya, mengapa Kabag Umum digeser ke Satpol PP. Kita butuh sosok tegas untuk menertibkan aset dan menegakkan aturan. Walaupun seseorang bukan ‘orang dekat’, bahkan dianggap berseberangan, selama dia punya kompetensi, saya akan lantik. Kita butuh pekerja, bukan pengikut,” tegasnya.
Di hadapan para pejabat yang dilantik, Azhari juga menyampaikan peringatan keras terkait integritas. Ia menegaskan bahwa segala bentuk setoran ataupun praktik jual beli jabatan merupakan pelanggaran berat yang tidak akan ditoleransi.
“Saya jadi bupati bukan untuk cari uang. Gaji dan usaha saya sudah lebih dari cukup. Jangan pernah berpikir mencarikan uang untuk saya. Fokus layani masyarakat, jalankan aturan. Itu saja jaminan posisi kalian aman,” ucapnya.
Selain menegaskan nilai integritas, Azhari memberi tugas khusus kepada para camat, terutama Camat Mawasangka, Camat Gu, dan Camat Mawasangka Timur, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah masing-masing. Ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan bekerja lebih proaktif menangani isu pendidikan dan kesehatan.
“Segera data anak putus sekolah untuk program Sekolah Rakyat dan Paket Ijazah. Data juga warga sakit dan lansia agar bantuan sosial tepat sasaran. Jangan ada warga Buton Tengah yang terlantar,” pungkasnya.
