KENDARINEWS.COM — Pemerintah Nigeria menyatakan terbuka terhadap bantuan Amerika Serikat (AS) untuk memerangi kelompok bersenjata ekstremis di dalam negeri, namun menegaskan bahwa bantuan tersebut harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara itu. Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menuding adanya genosida terhadap umat Kristen di Nigeria.
Dalam unggahan di media sosial pada Sabtu (1/11/2025) waktu setempat, Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk mempersiapkan “aksi militer cepat” jika Nigeria gagal menghentikan pembunuhan terhadap umat Kristen. Ia bahkan mengancam akan memutus seluruh bantuan AS untuk Nigeria apabila kekerasan tidak segera diakhiri.
Namun, Kementerian Luar Negeri Nigeria menolak keras tudingan tersebut. “Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami, tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran tidak, itu tidak benar. Tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” ujar Kimiebi Imomotimi Ebienfa, juru bicara Kemlu Nigeria, kepada Al Jazeera, Minggu (2/11/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.
Ebienfa menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di Nigeria bukan hasil kebijakan pemerintah, melainkan akibat serangan kelompok teroris seperti Boko Haram dan jaringan yang berafiliasi dengan al-Qaeda serta ISIS.
“Kami telah menyampaikan dengan jelas bahwa memang terjadi pembunuhan di Nigeria, tetapi pembunuhan itu tidak terbatas pada umat Kristen saja. Pemerintah tidak membenarkan atau mensponsori kekerasan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Daniel Bwala, juru bicara kepresidenan Nigeria, mengatakan negaranya akan menyambut baik kerja sama dengan AS, selama dilakukan dengan menghormati kedaulatan nasional.
“Nigeria akan menyambut bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” ujar Bwala kepada Reuters. “Saya yakin ketika kedua pemimpin bertemu dan berdiskusi, akan muncul hasil yang lebih baik dalam tekad bersama untuk memerangi terorisme.”
Presiden Bola Tinubu juga menolak tuduhan bahwa pemerintahannya membiarkan intoleransi agama berkembang. Ia menegaskan bahwa sejak menjabat, pemerintah terus berkomunikasi dengan pemimpin agama Kristen dan Muslim untuk menangani ancaman keamanan yang meluas.
“Pencitraan Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama tidak mencerminkan realitas nasional kami. Pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan beragama bagi seluruh warga,” kata Tinubu.
Nigeria, negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, terbagi antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang didominasi umat Kristen. Konflik bersenjata selama lebih dari 15 tahun di timur laut Nigeria sebagian besar melibatkan kelompok ekstremis.
Bulama Bukarti, analis konflik asal Nigeria, menilai pernyataan Trump bisa memperburuk situasi keamanan. “Semua data menunjukkan bahwa tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria. Ini narasi ekstrem kanan yang berbahaya dan telah lama beredar, yang kini diperkuat oleh Presiden Trump,” katanya.
Senada, Ebenezer Obadare, peneliti senior di Council on Foreign Relations (CFR) di Washington, menilai bahwa AS seharusnya membantu Nigeria melalui jalur diplomasi dan kerja sama militer, bukan dengan ancaman invasi.
“Langkah yang salah adalah menginvasi Nigeria dan mengabaikan otoritas pemerintahnya. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif,” ujarnya. (*)
