KENDARINEWS.COM–Gerakan nasional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kian solid memperjuangkan pengalihan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebanyak 15 forum PPPK lintas instansi dan profesi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) menyatakan bahwa perubahan status dari PPPK ke PNS adalah harga mati.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, menegaskan perjuangan ini lahir dari keresahan terhadap dualisme status Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menetapkan hak PNS dan PPPK setara, kesetaraan itu dinilai baru sebatas legal-formal.
“Kesetaraan itu belum menyentuh aspek substansial dan implementatif di lapangan,” ujar Fadlun kepada wartawan, Minggu (2/11).
Menurutnya, perbedaan perlakuan terhadap PPPK masih terlihat pada jenjang karier, jaminan pensiun, dan persepsi sosial di lingkungan birokrasi. Karena itu, AMP menilai alih status PPPK ke PNS merupakan langkah strategis untuk mewujudkan satu ASN tanpa sekat.
Sebagai bentuk konsolidasi nasional, Aliansi Merah Putih akan menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPPK Indonesia 2025 pada Sabtu, 13 Desember 2025, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta.
Acara bertajuk “Satu ASN, Tanpa Sekat” ini akan menjadi ajang deklarasi perjuangan PPPK menuju kesetaraan penuh dengan PNS. AMP menyebut, peserta dari seluruh Indonesia akan hadir, dan jumlahnya terus bertambah menjelang hari pelaksanaan.
Rencananya, Silatnas akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, serta pimpinan DPR RI, DPD RI, Kementerian PAN-RB, BKN, dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
Fadlun menegaskan, perjuangan ini bukan bentuk penentangan terhadap pemerintah, melainkan dukungan untuk memperkuat birokrasi nasional.
“Kami, ASN PPPK Indonesia, siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat, efektif, dan melayani rakyat secara adil serta merata,” katanya.
“Silatnas ini adalah momentum kebangkitan PPPK Indonesia menuju satu ASN tanpa sekat.”
AMP juga menyatakan komitmen untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan aparatur negara.
Berikut daftar 15 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP):
- DPP ADAPI – Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia
- DPP FKBPPPN – Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara
- FORKOMNAS LIPKES – Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan
- P-PPPK RI – Persatuan PPPK RI
- FOPDITI – Forum PPPK Dosen dan Tendik Indonesia
- Ikatan ASN-PPPK Penyuluh Pertanian Indonesia
- AP3KI – Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia
- Forum Sahabat Nusantara Kemenag RI (Guru, Tendik, Penyuluh, Penghulu)
- Pengurus Besar GLPG PPPK – Guru Lulus Passing Grade PPPK
- FJDPI – Forum Komunikasi Dosen PPPK Indonesia
- P-PPPK MA RI – Persatuan PPPK Mahkamah Agung RI
- Asosiasi PPPK Penyuluh Perikanan
- FPPASN PPPK – Forum Pegawai Pemerintah ASN PPPK
- Forum Penyuluh KB Indonesia
- Asosiasi PPPK Penyuluh Perikanan
Aliansi Merah Putih mengajak seluruh ASN PPPK di Indonesia untuk bersatu dan berpartisipasi aktif dalam Silatnas 2025 sebagai wujud dukungan nyata terhadap perjuangan menuju kesetaraan ASN.
“Alih status PPPK ke PNS adalah harga mati. Inilah perjuangan bersama untuk mewujudkan satu ASN yang profesional, sejahtera, dan tanpa diskriminasi,” tutup Fadlun Abdillah.(fajar)
