KENDARINEWS.COM –Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil saat menjawab isu darurat militer yang sempat mencuat di tengah gelombang demonstrasi dan kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9) malam.
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu membahas sejumlah isu, termasuk kekhawatiran publik mengenai peran militer di ruang sipil. Menurut anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin, Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa supremasi sipil akan ditegakkan.
“Presiden berkali-kali menegaskan komitmennya. Kita lihat saja ke depan seperti apa implementasinya,” kata Lukman usai pertemuan.
Dalam dialog itu, GNB menekankan pentingnya profesionalisme TNI dengan menghindarkan prajurit dari beban tugas di luar fungsi utamanya. “TNI harus fokus pada tugas pokoknya agar tetap kuat dan profesional,” ujar Lukman dikutip dari cnn indonesia.
Selain itu, GNB juga mendorong Presiden untuk segera membentuk komisi reformasi Polri serta komisi investigasi independen terkait kerusuhan yang mereka sebut sebagai “Prahara Agustus”.
Prabowo, sebagaimana disampaikan sejumlah anggota GNB, menyetujui usulan tersebut. Kesepakatan ini dinilai sebagai langkah penting menuju reformasi institusi keamanan serta penyelidikan yang lebih transparan terkait rangkaian kerusuhan.
Gerakan Nurani Bangsa sendiri merupakan kelompok lintas agama dan tokoh bangsa, di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Alissa Wahid, Karlina Supelli, Bhikkhu Pannyavaro, hingga aktor senior Slamet Rahardjo.(*)
