KENDARINEWS.COM –Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (28/8/2025). Sebanyak 2.608 personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, mengatakan pengamanan tidak hanya melibatkan aparat Polrestabes Surabaya, tetapi juga jajaran polres lain. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan di sejumlah titik menuju lokasi aksi.
“Personel yang diturunkan sesuai rencana pengamanan sebanyak 2.608 orang. Kami juga sudah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar titik demonstrasi,” ujar Rina dikutip dari cnn indonesia.
Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya, menjelaskan beberapa jalur utama akan dialihkan jika terjadi kepadatan massa, khususnya di Jalan Pahlawan. Jalur dari Stasiun Kota dialihkan ke Jalan Semut Madya Indah, sementara arus dari Bubutan ke Jalan Pahlawan akan dialihkan ke Indrapura dan Stasiun Kota.
Dari pihak buruh, sekitar 2.000 massa dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur ikut serta dalam aksi ini. Mereka berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Tuban.
Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim, Nuruddin Hidayat, menyebut massa berkumpul lebih dulu di Frontage Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan City of Tomorrow Mall (CITO), sebelum melakukan longmarch menuju Kantor Gubernur Jatim.
“Massa bergerak melalui rute Ahmad Yani – Wonokromo – Darmo – Basuki Rahmat – Embong Malang – Blauran – Bubutan – Pahlawan. Sekitar pukul 13.00 WIB massa sudah tiba di depan Kantor Gubernur,” kata Nuruddin.
Dalam aksinya, KSPI membawa enam tuntutan nasional, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, hingga kenaikan upah tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Buruh juga mendesak pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, hingga pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
Selain tuntutan nasional, KSPI juga mengusung isu lokal, termasuk pembentukan Perda Sistem Jaminan Pesangon, penambahan kuota PPDB jalur afirmasi bagi anak buruh, hingga pengusulan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
“Kami mendesak Pemprov Jatim segera menepati komitmen bersama yang ditandatangani pada 1 Mei 2025, termasuk perlindungan buruh melalui perda pesangon dan kepesertaan BPJS,” tegas Nuruddin.
Aksi diperkirakan berlangsung hingga sore hari dengan orasi, longmarch, dan aksi teatrikal sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah.(*)
