KENDARINEWS.COM— Pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo sempat mengalami penundaan karena terkendala dengan pembebasan lahan. Selain persoalan pembebasan lahan, pandemi covid-19 dan terbatasnya area disposal (area pembuangan meterial galian) menjadi faktor penghambat pembangunan bendungan tersebut. Mendapatkan laporan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden RI (Stafsus Wapres) Bidang Investasi dan Infrastruktur Sukriansyah S. Latief langsung turun tangan.
Kehadiran Stafsus Wapres Sukriansyah S. Latief dibingkai dengan program kunjungan kerja (kunker) ke lokasi pembangunan bendungan Bulango Ulu, Senin (14/3/2022). Sukriansyah mengecek progres terkini pembangunan bendungan yang menjadi proyek strategis nasional tersebut. Dalam kesempatan itu, Sukriansyah memberi arahan agar pembangunan bendungan Bulango Ulu segera dipercepat agar bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
“Terkait kendala seperti pembebasan lahan, agar segera dinegosiasiakan dan masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan bisa diberi ganti untung yang memuaskan semua pihak”, tegasnya. Saat berkunjung ke lokasi bendungan, Stafsus Wapres Sukriansyah didampingi Kepala Satuan Kerja Bendungan Bulango Ulu Marwansyah, PPK Bendungan Deddy F. Nadjamuddin serta PPK Perencanaan Bendungan Febrian Kusmajaya. Sedang rombangan yang menyertai Stafsus Sukriansyah yakni Asisten Stafsus Wapres Yulian Hadromi serta Staf Sekretariat Wapres Febrian Kusmajaya.
Setelah melakukan kunker ke bendungan Bolango Ulu, Stafsus Sukriansyah bertemu dengan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie bersama Asisten II Setprov Gorontalo Sultan Rusdi, Staf Ahli Pembangunan Misranda Nalole serta jajaran pejabat Dinas PU Gorontalo di kantor Gubernur Gorontalo.
Sekadar diketahui, pembangunan bendungan Bulango Ulu mempunyai dampak dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango khususnya dan masyarakat Gorontalo umumnya. Bendungan ini sangat bermanfaat untuk mengaliri persawahan, meminimalisir potensi banjir serta menyediakan air bersih bagi masyarakat di sekitarnya.
Dalam kontrak kerja tercatat sebagai pengelola pembangunan bendungan yakni BWS Sulawesi II Gorontalo serta pelaksana konstruksi adalah PT. Hutama Karya-Basuki-Lestari untuk paket 1 dengan nilai kontrak konstruksi Rp.1.220.234.585.000 dan PT Brantas Abipraya-Bumi Karsa-Istaka untuk paket 2 dengan nilai kontrak konstruksi Rp.1.045.891.039.000. Dalam kontrak juga tercatat tanggal kontrak mulai disepakati pada 26 Juni 2019 dan tahun pelaksanaan 2019-2022. (KN)
