KENDARINEWS.COM –Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan sejumlah gedung negara yang rusak akibat aksi penyampaian aspirasi pada akhir Agustus lalu. Salah satu daerah yang menjadi fokus utama adalah Jawa Timur, khususnya di Kediri dan Blitar.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa percepatan perbaikan dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden untuk segera melakukan rehabilitasi fasilitas umum yang terdampak. Kami klasifikasikan kerusakan, apakah ringan, sedang, atau berat hingga butuh rekonstruksi penuh,” kata Dody dalam kunjungannya di Kediri, Minggu (14/9) dikutip dari cnn indonesia.
Berdasarkan identifikasi, sejumlah bangunan terdampak di antaranya: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Kantor Bupati Kediri, Kawasan DPRD Kota Kediri, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, UPT Perlindungan Konsumen di Kediri, serta Kantor Samsat Kabupaten Kediri.
Kerusakan berat tercatat pada Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Gedung Utama DPRD Kota Kediri, serta Kantor Samsat Kabupaten Kediri. Gedung-gedung ini dipastikan harus dibongkar total untuk kemudian dibangun ulang.
“Sebagian memang mesti kita robohkan dan bangun dari nol. Kalau masih bisa direhabilitasi, kita perbaiki. Namun untuk kerusakan parah, rekonstruksi penuh adalah satu-satunya jalan,” tegas Dody.
Sementara itu, gedung dengan kerusakan ringan, seperti Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, akan ditangani dengan program rehabilitasi agar dapat kembali difungsikan secepat mungkin.
Di Kota Kediri, kondisi Gedung Utama DPRD terpantau sangat parah. Bahkan, menurut Dody, ada usulan dari Ketua DPRD dan Wali Kota Kediri agar pembangunan gedung baru dilakukan di lokasi lain. Namun, rencana tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan, menegaskan proses rekonstruksi akan disertai dengan penghapusan aset lama sebelum pembangunan baru dilakukan. “Kemungkinan besar akan diratakan dengan tanah, lalu dibangun dari nol dengan desain yang sesuai standar baru,” ujarnya.
Tahapan rehabilitasi akan dimulai September 2025 dengan kajian teknis dan koordinasi, dilanjutkan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada triwulan akhir tahun. Pembangunan fisik ditargetkan berlangsung awal 2026 hingga pertengahan tahun, sehingga sejumlah fasilitas publik dapat kembali berfungsi pada pertengahan 2026.
Kementerian PU memastikan perbaikan tidak hanya fokus pada pemulihan bangunan, tetapi juga peningkatan standar keamanan serta kualitas infrastruktur agar lebih tangguh menghadapi risiko di masa mendatang.(*)
