KENDARINEWS.COM–Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka tahun 2025 telah dimulai di Kecamatan Samaturu, Senin (22/1).
Selain dihadiri Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik dan sejumlah pejabat Pemkab Kolaka, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Samaturu.
Asisten III Setda Kolaka, Hj Andi Wahidah yang mewakili Pj Bupati Andi Makkawaru menjelaskan, musrenbang merupakan forum penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Olehnya itu, pihaknya berharap agar masyarakat turut hadir dan memberi masukan pada kegiatan musrenbang.
“Kami juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan pembangunan. Sehingga, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam rencana pembangunan,” jelas Wahidah.
Wanita yang sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM Kolaka ini mengatakan, dalam musrenbang juga dilakukan identifikasi potensi dan permasalahan di kecamatan. Sehingga rencana pembangunan dapat lebih tepat sasaran. “Penyusunan RKPD kecamatan dilakukan untuk menetapkan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wahidah juga mengingatkan agar koordinasi antar sektor dan instansi senantiasa dilakukan. Hal itu untuk memastikan kerjasama antara berbagai sektor dan instansi terkait untuk mencapai tujuan pembangunan.
Ia mengatakan, dalam musrenbang tingkat kecamatan juga dilakukan monitoring dan evaluasi. “Kami akan menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan agar dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan,” ujarnya.
Wahidah memastikan bahwa pihaknya membuka ruang informasi kepada masyarakat terkait proses dan hasil musrenbang, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kecamatan Samaturu dan kecamatan lainnya. “Dalam musrenbang banyak program yang diusulkan. Sehingga tentu ada program yang tidak dapat diakomordir karena anggaran terbatas. Olehnya itu, ada yang skala prioritas, diliat dari urgensinya, pungkasnya. (fad)
