Soal Money Politik, Iwan Rompo: Pemilih Pemula Rentan Terhasut

KENDARINEWS.COM—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) intens mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak dari money politik. 

Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo mengatakan, pemilih yang paling dikhawatirkan menjadi sasaran politik uang adalah pemilih pemula. Mereka (pemilih pemula) sangat rentan terhasut godaan iming-iming sejumlah uang sebagai mahar memilih paslon tertentu. 

“Hasil penelitian menunjukkan pemilih pemula sangat sensitif terpengaruh money politik. Salah satu indikator, kurangnya penanaman pendidikan politik terutama mengenai sistem bagaimana memilih kepala daerah yang ideal,” kata Iwan Rompo, kemarin. 

Karena itu, kata dia, sosialisasi serta edukasi tentang dampak buruk money politik mesti diajarkan sejak dini. Sehingga ketika nanti tiba saatnya diikutsertakan dalam pemilihan 2024, sudah bisa membedakan proses politik baik ataupun yang salah. 

“Mengharapkan lahirnya pemimpin berkualitas, mumpuni, dan benar-benar bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat, harus ditunjang oleh pemilih cerdas. Diantara cirinya menolak tegas praktek politik uang,” terangnya. 

Sementara itu, pengamat politik Sultra, Dr. Najib Husain mengatakan, pemilih pemula diidentik pemilih yang penuh keraguan. Bukan karena faktor menunggu pemberian money politik atau tidak, namun terletak pada keputusan atas gagasan para figur politik yang bertarung dalam kontestasi pemilihan, baik Pilpres, Pilkada, maupun Pileg. Kecelakaan politik yang sering diulangi oleh para politisi yang bertarung, yaitu nihilnya menjewantahkan secara detail dan rasional program membangun daerah kepada pemilih pemula. Sehingga cara mencederai demokrasi yaitu money politik menjadi alternatif jitu merebut simpati pemilih pemula. 

“Di Sultra jumlah pemilih pemula sekira 25 persen. Kuantitas tersebut terbilang banyak jika para paslon memiliki strategi cemerlang untuk meraih dukungan. Namun yang kerap kali terjadi, pendekatan paslon terhadap pemilih pemula hanya dengan sistem politik uang,” kata Dr. Najib Husain. (ali/kn).

Tinggalkan Balasan