KENDARINEWS.COM — Pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe terus berupaya memulihkan sektor ekonomi masyarakat. Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, memikat investor guna mendongkrak perekonomian yang anjlok diterpa Covid-19.
Hadirnya bisnis ritel semisal gerai minimarket modern di Konawe, tak lepas dari keinginan Pemkab membuka lapangan kerja bagi warga Konawe. Masuknya bisnis ritel di Konawe tidak serta merta melumpuhkan aktivitas jualbeli di pasar-pasar tradisional. Bupati Konawe dua periode itu meyakini pasar tradisional sebagai pusat perkulakan sudah punya market tersendiri. Begitupun dengan bisnis ritel.
Tak heran pada beberapa wilayah, pasar tradisional dengan gerai minimarket modern lokasinya kadang berdekatan. Namun khusus di wilayah lingkar tambang PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kery tak mengizinkan pengusaha ritel masuk ke tempat itu. Mantan Ketua DPRD Konawe itu masih mempertahankan aktivitas ekonomi kerakyatan di kompleks mega industri yang didominasi oleh pedagang kecil. Hal itu menjadi bentuk komitmen Kery Saiful Konggoasa dalam mendukung ekonomi kerakyatan pada wilayah yang dipimpinnya.
Bupati Kery mengatakan, wilayah lingkar tambang merupakan tempat yang dianggap strategis oleh pengusaha ritel yang ingin mendulang pundi-pundi rupiah. Hanya saja, Pemkab tak memberi lampu hijau bagi pebisnis minimarket modern untuk mendirikan gerai di wilayah lingkar tambang PT VDNI. Juga di Kecamatan Amonggedo.
“Kalau sebagai pemerintah, saya tidak mau memberikan izin operasional di wilayah-wilayah tersebut. Mungkin beda cerita lagi kalau orang lain yang jadi bupati. Secara pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kerakyatan, gak bisalah ada usaha ritel disitu,” cetusnya. Pemkab tidak mengizinkan pengusaha minimarket modern masuk ke kompleks mega industri dengan dalih agar perekonomian masyarakat kecil bisa tetap berputar. Hadirnya bisnis ritel di wilayah lingkar tambang PT VDNI, dikhawatirkan dapat memicu gesekan sebab dapat mematikan usaha pedagang kecil.
“Seperti kita ketahui jika usaha ritel masuk, perlahan namun pasti UMKM seperti warung kelontong akan tutup. Kalau kita beri izin, pebisnis ritel akan menguasai pasar. Ibaratnya Indomaret sekarang biar pisang goreng mereka jual. Jadi pemberian izin operasional ini harus benar-benar kita pertimbangkan,” tuturnya.
Politikus PAN Sultra itu menerangkan, menjadi seorang pemimpin sudah sepantasnya memperhatikan semua kalangan masyarakatnya. Terlebih, masyarakat kelas menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan perhatian dari pemimpinnya. Bagi Kery Saiful Konggoasa, seorang pemimpin itu tak sekadar memerintah, namun juga harus menguasai peta wilayah. Termasuk pula, kaitannya dengan wilayah-wilayah mana saja yang membutuhkan dukungan ekonomi kerakyatan. (adi/adv).
