KENDARINEWS.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka terus berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) yang terkandung di wilayahnya. Namun, Wakil Bupati (Wabup) Kolaka, H. Husmaluddin, mengingatkan seluruh perusahaan tambang untuk memprioritaskan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas eksplorasi.
Penegasan ini disampaikan Wabup Husmaluddin saat menghadiri forum diskusi solusi kebijakan tata kelola pertambangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional baru-baru ini. Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mendukung ketahanan dan pertahanan ekonomi nasional.
“Kolaka memiliki potensi besar di sektor pertambangan, pertanian, perikanan, hingga industri pengolahan. Namun, pemanfaatan SDA ini harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab,” tegas Husmaluddin.
Saat ini, terdapat 11 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif mengelola mineral logam dan non-logam di Kolaka. Beberapa di antaranya adalah PT Antam, PT Vale, PT Ceria, PD Aneka Usaha, PT Gassing, serta kawasan industri pengolahan PT IPIP yang tengah dibangun. Selain sektor pertambangan, pertanian dan perikanan juga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, dengan produksi kakao mencapai 15 ribu ton per tahun dan perikanan tangkap 10 ribu ton per tahun.
Wabup Husmaluddin mengingatkan bahwa amanat konstitusi dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Tata kelola yang baik menjadi kunci agar potensi ini tidak berubah menjadi ancaman bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Forum diskusi ini juga dihadiri oleh pimpinan Forkopimda, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Para narasumber menyoroti pentingnya sistem tata kelola pertambangan yang mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Pendekatan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dinilai sangat krusial.
Wabup Husmaluddin berharap forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan tambang yang lebih transparan, produktif, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Dengan tata kelola yang lebih baik, Kabupaten Kolaka diharapkan mampu menjadi model penerapan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menopang perekonomian daerah, tetapi juga memperkuat pertahanan ekonomi nasional,” harapnya.
Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, diharapkan potensi SDA di Kolaka dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
