KENDARINEWS.COM-– Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj RI) menggandeng KPK untuk memperkuat integritas dan mencegah korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Kemenhaj yang transparan dan akuntabel.
Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, menyerahkan nama-nama calon SDM untuk di-profiling oleh KPK, memastikan mereka bersih dan berkomitmen pada integritas. “Ini langkah preventif agar Kemenhaj tidak kecolongan,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Kemenhaj juga mengusulkan kerja sama strategis dengan KPK dalam pengawasan kelembagaan dan proses bisnis haji, termasuk penyusunan sistem pencegahan korupsi dan pengawalan pada titik rawan seperti kuota, layanan, belanja, dan pengelolaan anggaran.
Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan KPK siap mendukung penguatan tata kelola haji yang bersih dan akuntabel. KPK saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait penyelenggaraan ibadah haji. (jpc/ing)
