KENDARINEWS.COM– – Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam daftar provinsi yang perlu mewaspadai ancaman inflasi, berdasarkan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, Senin (14/7/2025).
Rakor virtual ini diikuti oleh Pemprov Sultra dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Beberapa daerah di Sultra, termasuk Konawe dan Kolaka, bahkan tercatat memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi. Hal ini membuat Sekjen Kemendagri meminta kepala daerah untuk segera mengidentifikasi komoditas penyebab inflasi dan memperkuat koordinasi antar wilayah. Tomsi Tohir menekankan pentingnya evaluasi kinerja dinas terkait jika upaya pengendalian inflasi belum membuahkan hasil.
“Kalau sudah diingatkan berkali-kali tapi inflasi masih tinggi, kinerja dinas terkait harus dievaluasi,” tegas Tomsi.
Data nasional menunjukkan 99 dari 150 daerah memiliki angka inflasi di atas rata-rata nasional. Bawang merah, cabai rawit, dan beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi, dengan kenaikan harga yang signifikan di berbagai daerah. Kabupaten Buton Selatan di Sultra bahkan mencatatkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, didorong oleh kenaikan harga beras dan bawang merah.
Bukan hanya inflasi yang menjadi sorotan. Rakor juga membahas penyaluran bantuan pangan dari Bulog. Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penerima bantuan pangan harus dipastikan tidak terlibat dalam aktivitas judi online atau terorisme. Bulog sendiri telah menyalurkan bantuan 20 kg beras per keluarga per bulan (KPM) untuk periode Juni dan Juli 2025, dengan sistem pelacakan distribusi berbasis real-time untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Rakor ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama antar instansi dalam pengendalian inflasi. Pemprov Sultra, yang diwakili oleh Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pejabat terkait lainnya, diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Tantangan pengendalian inflasi di Sultra menjadi fokus perhatian pemerintah pusat, menuntut respon cepat dan tepat dari pemerintah daerah.
