KENDARINEWS.COM—Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menegaskan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digelar pada Senin (7/7/2025).
Agenda ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sebagai bentuk keseriusan daerah, Bupati Konkep, Rifqi Saifullah Razak telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 112 Tahun 2025 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai struktur yang bertanggung jawab merancang, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.
Dalam sambutannya, Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan semata soal menyalurkan bantuan, melainkan bagaimana menciptakan kemandirian yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Konkep tahun 2024 masih berada di angka 15,54 persen, jauh di atas rata-rata nasional 8,67 persen dan angka Provinsi Sultra 12,21 persen. Adapun angka kemiskinan ekstrem masih tercatat sebesar 1,53 persen.
“Angka-angka ini adalah pengingat bahwa kita tidak boleh puas dengan capaian saat ini. Kita harus bergerak dari pendekatan bantuan ke pemberdayaan. Masyarakat tidak butuh dikasihani, mereka butuh kesempatan,” ujar Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak.
Alumni Teknik Universitas Halu Oleo ini menyampaikan, untuk mengatasi kemiskinan secara substansial, diperlukan data yang akurat berbasis by name by address, konvergensi program antar-OPD, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan teknologi.
“Selain itu juga kita mendorong pembukaan lapangan kerja padat karya, pemberian beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu serta bagi santri atau penghafal Al-Qur’an sebagai bentuk investasi jangka panjang sumber daya manusia,” jelasnya.
Mantan Anggota DPRD Sultra ini juga menyoroti potensi besar Pulau Wawonii di sektor pertanian dan perikanan yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Ia menilai bahwa permasalahan harga yang sering dimainkan tengkulak menjadi penyebab utama rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan.
“Wawonii ini kaya, tapi rakyatnya belum cukup sejahtera. Saya minta Dinas Perindagkop segera mencari solusi pasar yang lebih baik. Kita tidak boleh biarkan para tengkulak menentukan nasib petani dan nelayan kita,” ujarnya tegas.
Di akhir pernyataannya, Orang Nomor satu di Bumi Pulau Kelapa ini mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar instansi. Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan demi cita-cita besar daerah.
“Kita ingin melihat Wawonii bangkit, masyarakat sejahtera, dan mimpi menuju Wawonii Emas (Ekonomi Maju, Adil, dan Sejahtera) bisa benar-benar kita capai bersama pada 2030,” tutupnya. (jib)
