KENDARINEWS.COM— Akses jalan menuju Pelabuhan Kontainer Kendari New Port di Bungkutoko, Sulawesi Tenggara, berada dalam kondisi memprihatinkan. Jalan sepanjang satu kilometer lebih itu dipenuhi lubang, tergenang air, dan licin, mengancam keselamatan para sopir truk kontainer dan melumpuhkan aktivitas logistik regional.
Mogok kerja para sopir yang berujung demonstrasi di DPRD Sultra menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menangani masalah infrastruktur vital ini.
Para sopir, yang sehari-hari berjuang di tengah kondisi jalan yang membahayakan, terpaksa menghentikan aktivitas bongkar muat.
“Kami hanya minta supaya jalan tersebut diperbaiki. Setiap hari kami harus melewati jalan rusak. Ini sangat mengganggu dan membahayakan kami,” ujar salah satu perwakilan sopir kontainer saat audiensi dengan Komisi III DPRD Sultra.
Akibat dari rusak parahnya jalan tersebut ratusan kontainer tertahan, rantai pasok terganggu, dan kerugian ekonomi signifikan dialami pelaku usaha. Ini bukan sekadar masalah infrastruktur, tetapi gambaran nyata dari buruknya tata kelola pemerintahan yang mengabaikan kepentingan publik.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menyebut, salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah tidak terkontrolnya tonase kendaraan yang melintas di jalur tersebut.
“Itu jalan kota, Pak. Tapi yang jadi masalah, tonase kendaraan yang lewat jalur itu tidak terkontrol,” ujar Pahri,Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, kendaraan berat seperti truk kontainer yang membawa muatan melebihi kapasitas jalan, menyebabkan kerusakan semakin cepat.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi, menyatakan komitmennya untuk segera menangani persoalan tersebut. Ia mengaku telah menerima dokumentasi video yang menunjukkan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan.
“Saya sudah lihat sendiri rekamannya. Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT Pelindo IV Kendari, Pemkot Kendari, dan Pemprov Sultra untuk duduk bersama mencari solusi,” tegas Sulaeha Sanusi di hadapan para sopir kontainer.
Politisi PDIP ini menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi paling lambat dua pekan ke depan. Nanti akan dilihat status jalan tersebut dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas perbaikannya.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Sultra turut menyuarakan keprihatinan. Ketua DPW ALFI/ILFA Sultra, Abd. Rahim Nabok, menunjuk
Ia menai kejadian ini bukan hanya sekadar kerusakan jalan, tetapi cerminan dari lemahnya perencanaan, pengawasan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola infrastruktur publik. Pemerintah Provinsi Sultra, Pemkot Kendari, dan PT Pelindo IV harus segera bertanggung jawab dan mengambil tindakan konkrit, bukan sekadar saling lempar tanggung jawab.
