KENDARINEWS.COM–Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna menggelar focus group discussion (FGD) terkait pelayanan publik dan pembinaan statistik sektoral tahun 2025. Kegiatan ini melibatkan stakeholder termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Muna dan Muna Barat, Perguruan tinggi, media dan organisasi masyarakat.
Kegiatan ini menjadi forum diskusi penting dalam memastikan pelayanan publik yang lebih efektif terutama dalam menyambut sensus penduduk 2026. Bertujuan juga untuk meningkatkan kualitas data statistik dan pelayanan publik, serta mendukung penyusunan kebijakan yang lebih baik.
Kepala BPS Muna, Leman Jaya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data statistik dan pelayanan publik serta mendukung penyusunan kebijakan yang lebih baik. Meningkatkan kualitas pembinaan kegiatan statistik sektoral. Diskusi ini menunjukan komitmen BPS dalam terus meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik untuk mendukung dan pembangunan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
“Salah satu cara untuk memperoleh ruang perbaikan tersebut melalui FGD ini. BPS Muna membuka diri apabila sejauh ini dalam pelayanan kami masih ada yang perlu di perbaiki atau hal yang perlu ditingkatkan maupun diadakan. Sejatinya, kami menjadi lembaga negara tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan maupun kontribusi yang baik kepada masyarakat. Melalui FGD ini, kami juga memberikan penjelasan terkait statistik terkait kualitas data. Sehingga menghasilkan data-data yang berkualitas,” kata Leman Jaya, Selasa (29/4).
Dalam kesempatan itu, BPS Kabupaten Muna mengungkapkan, pihaknya sudah merilis indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Guna mengukur kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Indeks pembangunan gender untuk mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup.
“Di Kabupaten Muna untuk laki-di atas 70 persen dan perempuan 80 persen. Dari angka itu menghasilkan Indeks pembangunan gender 88,37 persen, sedangkan untuk Kabupaten Muna Barat sebesar 89,7 persen. Tetapi, dilihat dari tahun ke tahun, capaian pembangunan manusia laki-laki maupun perempuan semakin meningkat,” ungkapnya.
Sedangkan, Indeks pemberdayaan gender diukur dari partisipasi politik, pengambilan keputusan dan penguasaan ekonomi. Pastisipasi politik secara umum hampir di seluruh kota tahun ini banyak yang menurun. Begitu juga pengambilan keputusan dan penguasaan ekonomi masih dominan laki-laki.
“Untuk di Sulawesi Tenggara dalam beberapa tahun, indeks pemberdayaan gender yang paling rendah berada di Kabupaten Muna Barat, angkanya 47,37 persen. Tetapi, tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Muna yakni 62,24 persen. Hal ini menunjukan bahwa akses perempuan baik partisipasi politik, pengambilan keputusan dan penguasaan ekonomi masih rendah dibandingkan daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya. (deh)
