Kesiapsiagaan, Tangguh dan Mitigasi Bencana
Kendarinews.com — Provinsi Sultra mengalami peningkatan frekuensi dan risiko bencana dalam 5 tahun terakhir. Kesiapsiagaan yang lebih baik di semua sektor menjadi mutlak diperlukan.
Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menggelar Jambore Tangguh Bencana pada 19-21 April 2025.
Berbagai lembaga pemerintah dan swasta akan terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti TNI-Polri, Basarnas, dunia usaha, akademisi, serta media massa. Jambore Tangguh Bencana menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk membangun dan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
Jambore ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta mengedukasi masyarakat agar lebih tanggap terhadap situasi darurat, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio dalam rapat koordinasi
yang dihadiri Forkopimda dan para narasumber lintas lembaga di ruang pola Kantor Gubernur, Jumat (7/3/2025).
Jambore Tangguh Bencana 2025 akan dipusatkan di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Menurut Asrun Lio, Koltim merupakan wilayah yang rawan bencana, terutama gempa bumi.
Kita ketahui bersama bahwa Koltim mengalami lebih dari 300 kali guncangan gempa dalam beberapa waktu terakhir. Melalui kegiatan ini, kita ingin mengedukasi masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana serta mampu meminimalkan risiko yang ditimbulkan, jelas Sekda Asrun Lio.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sultra, Muhammad Yusup, menegaskan bahwa Sultra merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, serta kebakaran hutan dan perkotaan sering terjadi di daerah ini.
Perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti deforestasi serta pertambangan juga semakin meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi hal yang mutlak diperlukan, ungkap Yusuf.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menuntut adanya respons yang cepat dan koordinasi yang lebih baik di semua sektor.
Kesiapsiagaan bencana tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Kita perlu melibatkan berbagai pihak, seperti TNI-Polri, Basarnas, dunia usaha, akademisi, serta media, agar respons terhadap bencana bisa lebih cepat dan efektif, tegas Muhammad Yusup. (rah/b)
