KENDARINEWS.COM — Pada tahun 2024, target investasi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai Rp 24.063.617.500.000, mengalami peningkatan sebesar 111 persen dari target tahun sebelumnya, yaitu Rp 21.730.288.350.000.
Target investasi Sultra untuk 2024 ini dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sultra, sambil menunggu target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/ BKPM RI dari target nasional 1.650 Triliun.
“Saat ini untuk target investasi kita sudah keluarkan sekira Rp 24 triliun. Namun untuk data target investasi akan kita sesuaikan lagi dengan Target Investasi Kabupaten/Kota untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan Kementerian investasi,”kata Kepala DPM PTSP Sultra. Parinringi, Kamis (25/1).
Dijelaskan, berdasarkan evaluasi investasi Sultra pada tahun 2022 menunjukkan bahwa target tercapai hanya sekitar 56 persen dari target Rp 36,73 triliun. Untuk tahun 2023, target investasi sebesar Rp 21 triliun telah mencapai 64,43 persen atau sekitar Rp 14 triliun hingga triwulan IV. Bahkan 2024 ini target investasi Sultra kembali ditingkatkan.
“Kami berharap agar target investasi tahun 2024 ini dapat tercapai dan memenuhi sasaran. Kami meyakini bahwa upaya terus mendorong investasi akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sultra,” jelasnya.
Pihak DPM-PTSP Sultra berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencapaian target investasi tersebut, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. “Saya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Informasi DPM PTSP Sultra Rasiun, menjelaskan, untuk capaian realisasi investasi Sultra selama triwulan 1 sampau triwulan 4 Tahun 2023 sebesar Rp 14.000.991.956.868 atau 64,43 persen dari target Investasi Sultra tahun 2023 sebesar Rp 21.730.288.000.000.
“Tahun ini, target investasi Sultra berdasarkan data DPM-PTSP Sultra meningkat sekira Rp 24.063.617.500.000 atau 111 persen dari target 2023 Rp 21.730.288.350.000. Tentunya target investasi ini baru data yang dikeluarkan PTSP Sultra, namun kita masih menunggu untuk rilis resmi target investasi dari Kementerian investasi yang akan dipublis dalam portal resmi,”ujarnya.
Dia memaparkan, untuk capaian realisasi investasi triwulan 1 (Januari hingga Maret 2023) sebesar Rp 2,19 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp656.072 miliar, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 1.537 triliun. Hal ini berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMA 84 perusahaan dan PMDN 500 perusahaan.
“Dari total itu, penyerapan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 182 orang dan Tenaka Kerja Indonesia (TKI) 3.122 orang sehingga total penyerapan tenaga kerja triwulan I sebanyak 3.304 orang,”ujarnya.
Kemudian pada triwulan II (April hingga Juni 2023) capaian Realisasi Investasi Rp. 3,88 Triliun, terdiri dari, PMA Rp 1,99 Triliun dan PMDN Rp1,88 Triliun dari LKPM PMA 94 Perusahaan dan PMDN 517 Perusahaan, penyerapan TKA 277 orang dan TKI 5.788 orang sehingga total penyerapan Tenaga Kerja Triwulan 2 sebanyak 6.015 orang.
Triwulan III, periode Juli hingga September 2023, capaian Realisasi Investasi Rp. 3,14 Triliun, terdiri dari, PMA Rp 1,76 Triliun dan PMDN Rp1,38 Triliun dari LKPM PMA 101 Perusahaan dan PMDN 568 Perusahaan. Sementara untuk penyerapan TKA 58 orang dan TKI sebanyak 2.557 orang, sehingga total penyerapan Tenaga Kerja Triwulan 3 sebanyak 2.615 orang.
“Selanjutnya triwulan 4 (Oktober hingga Desember 2023) capaian Realisasi Investasi Rp.4,8 Triliun, terdiri dari PMA Rp1,92 Triliun dan PMDN Rp 2,88 Triliun. Ini terdiri dari LKPM PMA 210 Proyek dan PMDN 1,981 Proyek. Dimana penyerapan TKA 20 orang dan TKI sebanyak 1.278 orang. Sehingga total penyerapan Tenaga Kerja Triwulan 4 sebanyak 1.298 orang,”paparnya.
Ia menjelaskan, rendahnya capaian realisasi investasi Sultra selama tahun 2023 yang hanya mencapai 64,43 persen karena beberapa hambatan. Halmbatan-hambatan itu yakni LKPM Pelaku Usaha masih dikirim langsung ke server lkpm.go.id Kementerian Investasi/BKPM RI, dan DPMPTSP Provinsi Sultra tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran langsung terkait LKPM pelaku usaha.
“Sebagai hasilnya, informasi realisasi investasi hanya dapat diperoleh melalui Portal Kementerian Investasi/BKPM RI,”ujarnya.
Hambatan lainnya melibatkan pengawasan dan pemantauan oleh DPMPTSP Sultra terhadap kepatuhan pelaporan LKPM, yang tetap dilakukan oleh perusahaan secara mandiri di server lkpm.go.id pada Deputi Pengendalian Wilayah 3 Sulawesi. Perusahaan sekunder/industri hasil produksinya juga tidak dihitung sebagai capaian realisasi investasi, karena dianggap bukan aset melainkan keuntungan perusahaan.
Dengan adanya perusahaan sekunder/industri yang sudah memasuki tahap produksi, realisasi investasi saat ini lebih bersumber dari perusahaan tersier, primer, dan perusahaan baru yang masih dalam tahap konstruksi.
“Selan itu hambatan perizinan dasar, seperti Izin Lingkungan dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, menjadi tantangan utama bagi perusahaan baru dalam mencapai maksimal investasi,”pungkasnya. (rah)
