KENDARINEWS.COM–Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan, Sulawesi tenggara (Sultra) kini terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Bumi Anoa.
Bahkan hingga Agustus ini, capaian realisasi KUR daerah ini telah mencapai lebih dari Rp1,886 Triliun. Namun angka ini masih sangat kurang, karenanya pihak perbankan diimbau lebih masif pagi dalam mensosialisasikan KUR kepada masyarakat.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan mengatakan berdasarkan data yang ada, realisasi penyaluran KUR di wilayah Sultra tercatat mencapai Rp1,886 Triliun dari 44.328 debitur.
“Penyaluran KUR di Sultra hingga 18 Agustus 2023 telah mencapai Rp1,886 triliun kepada 44.328 debitur,” ujar Syarwan.
Dia menjelaskan,penyaluran KUR ini telah menyasar hampir semua sektor, baik sektor industri pengolahan jasa kemasyarakatan, sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, konstruksi penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.
Selanjutnya, perdagangan besar dan eceran, perikanan, pertambangan dan pengalian, pertanian,perburuan dan kehutanan, real estata, usaha persewahan dan jasa perusahaan seperti transportasi, pergudangan dan komunikasi.
“Meski demikian, realisasi KUR ini masih sangat kurang diwilayah Sultra, karena itu kami mendorong pihak Perbankan lebih memasifkan sosialisasi mengenai KUR kepada para UMKM,”ujarnya.
“Karena KUR memiliki bunga rendah untuk membangun UMKM, dalam rangka modal kerjanya. Hanya saja banyak yang belum dapat informasinya, “tambahnya.
Ia mengungkapkan, bila melihat sepanjang tahun 2022 yang lalu, Sultra berhasil menyerap dana KUR sebesar Rp4,2 triliun. Namun di tahun ini sangat menurun penyaluran KUR di Sultra. Bahkan hingga saat ini realisasi baru mencapai kurang lebih Rp1,8 triliun.
“Bila dibanding tahun sebelumnya,ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena itu, selain perbankan, kami juga mengimbau kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di Sultra yang menangani masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar meningkatkan edukasi ke pelaku usaha agar menggunakan fasilitas KUR sehingga penyaluranya bisa lebih optimal,”imbuhnya.
Apalagi, kata Syarwan secara nasional pemerintah juga telah menaikkan pagu KUR dari Rp373 triliun tahun 2022 naik menjadi Rp450 triliun di 2023.
“Karena itu kita meminta para pelaku UMKM yang ada di 17 kabupaten/kota se-Sultra agar memanfaatkan program pemerintah tersebut dalam pengembangan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah,” pungkasnya. (rah/kn)
