Kendarinews.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara menyebut realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di provinsi Sultra terus menunjukkan kinerja positif. Dimana kini berdasarkan laporan triwulan pertama, realisasinya belanja negara telah mencapai Rp4,92 triliun atau 19,2 persen.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan di Kendari, Selasa mengatakan realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Realisasi belanja negara di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp4.922,45 miliar atau 19,2 persen dari pagu APBN,” kata Syarwan.
Dia menerangkan realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Maret 2023 sebesar Rp1.360,74 miliar atau 17,33 persen dari pagu anggaran 2023 yang terdiri antara lain belanja pegawai sebesar Rp494,17 miliar (19,58 persen dari pagu APBN), belanja barang sebesar Rp509,91 miliar (17,03 persen dari pagu).
Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp353,44 miliar (15,22 persen dari pagu APBN) dan belanja bantuan sosial sebesar Rp3,22 miliar (36,01 persen).
“Kanwil DJPb Sultra telah mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan realisasi belanja dan pencapaian output kepada satuan kerja melalui surat Nomor S-403/WPB.28/2023 tanggal 14 Maret 2023 hal Monitoring Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja sampai Februari 2023,” ungkapnya.
Dia mengaku bahwa pihaknya secara aktif terus berkoordinasi dengan KPPN guna mendorong satuan kerja agar segera melaksanakan akselerasi belanja pada periode berikutnya khususnya untuk belanja barang dan belanja modal.
“Sementara, untuk penyaluran TKDD per 31 Maret 2023 mencapai Rp3.561,71 miliar (20,03 persen),” tambah dia.
DJPb menyebut belanja transfer ke daerah wilayah Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2022 disebabkan penurunan pembayaran DAU sampai 31 Maret 2023 dibandingkan DAU tahun 2022 sebesar 10,83 persen dari Rp2.701,9 miliar menjadi Rp2.409,38 miliar pada tahun 2023.
Sedangkan, realisasi dana bagi hasil (DBH) sampai dengan 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp462,79 miliar, naik 202,97 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp152 miliar.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah berupaya mendorong pemda lingkup Sulawesi Tenggara untuk melakukan percepatan penyaluran Dana Desa periode triwulan I 2023 melalui surat nomor S-434/WPB.28/2023 tanggal 27 Maret 2023 hal percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I 2023. (rah)
