KENDARINEWS.COM — Menyongsong tahun kerja 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mulai menyusun rencana kerja prioritas. Itu dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kota, Jumat (25/3) di aula Palagimata. Plt. Wali Kota, La Ode Ahmad Monianse, memimpin langsung forum tersebut. “Ini merupakan langkah awal yang akan membantu kita fokus menuju ke satu sasaran demi tujuan bersama. Tanpa perencanaan yang baik akan membuat pelaksanaan kerja menjadi sulit bahkan tujuan yang ditetapkan bisa jadi hanya sebatas impian semata,” ungkap Monianse, kemarin.
Meski demikian, harus diingat pula, perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan, hanya akan menjadi arsip. Untuk itu demi mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang sejalan, maka harus bisa dipastikan berdasarkan data valid dan realistis, kebutuhan prioritas dan bermanfaat untuk daerah dan masyarakat. “Untuk itu kita harus teliti dan cermat serta terus meningkatkan kualitas perencana,” sambungnya.
Menurut Baubau-1 itu, Musrenbang merupakan bagian dari perjalanan panjang proses penjaringan usulan program pembangunan. Semua dimulai dari tingkat kelurahan kecamatan hingga forum Organisasi Perangkat Daerah. “Semua itu disampaikan secara terbuka. Permasalahan pembangunan telah teridentifikasi untuk kemudian dirumuskan solusinya dalam bentuk program kegiatan,” tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Baubau, H. Zahari, mengatakan, bagi pihaknya, Musrenbang yang mengangkat tema “Mewujudkan Kota Baubau yang sejahtera”, tak lain untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi usulan masyarakat serta pemangku kepentingan di dalam rencana kegiatan OPD. “Untuk itu kami mengingatkan dan sangat menekankan, agar hasil Musrembang pada tingkat ini mampu mencerminkan akumulasi proses perencanaan partisipasi yang telah dijalani,” katanya.
Lebih dari itu, harus pula menjadi media efektif dalam menyerap aspirasi sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam tahap pembangunan serta perumusan inovasi. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran DPRD Baubau adalah, membangun kota dalam konteks sebagai induk calon Provinsi Kepulauan Buton. Sehingga perlu mendesain setiap perencanaan pembangunan ke arah tersebut, termasuk dalam penyusunan RKPD ini. “Selanjutnya penyediaan air bersih masih menjadi persoalan besar bagi Pemkot. Pelayanan PDAM masih jauh dari kata ideal,” sorot Zahari. (b/mel/lyn)
